Network
KENDALKU - Pengesahan UU Cipta Kerja masih menjadi polemik, hingga sekarang. Aksi penolakan melalui demostrasi pun masih sering dilakukan oleh buruh dan mahasiswa.
Di tengah polemik itu muncul isu adanya dalang dibalik aksi penolakan UU Cipta Kerja. Teka-teki dalang demopun masih menjadi misteri.
Sebelumnya Menteri Airlangga Hartanto dalam sebuah acara televisi menyebut, ada dalang dalam dibalik demo penolakan UU Cipta Kerja, namun kenyataannya sampai sekarang tak satupun pemerintah menyebut siapa dalang itu.
Baca Juga: Setelah Absen di Mata Najwa, Menkes Terawan Bakal Muncul ke Publik di Acara Ini, Salam dari Najwa
Kader PDIP, Dewi Tanjung bahkan lantang menuding Partai Demokrat membiayai demo penolakan RUU Cipta Kerja.
Dewi Tanjung terang-terangan menulis Presiden keenam RI, Susilo Bambang Yudhoyono dalang dari demo penolakan RUU Cipta Kerja.
Hal itu seperti dikutip Zonajakarta.com dari akun Twitter pribadi milik Dewi Tanjung @DTanjung15 yang mengunggah sebuah postingan pada 8 Oktober 2020.
Baca Juga: Ditipu Penjual Kripik Online Rp96.000 Komika Dodit Mulyanto Minta Tolong Kaesang, Ini Alasannya
"SBY, lebih baik uangnya dipakai bikin project lagu aja, daripada buat bayar orang berdemo. uooops, Nyai keceplosan," cuit Dewi di akun Twitternya, @DTanjung15 seperti dikutip Zonajakarta.com.
Tak berhenti sampai disitu, Dewi Tanjung bahkan menyinggung soal kegagalan anak SBY untuk menjadi menteri.
"SBY, Kau sudah Tua sebaiknya Kau perbanyak aja ibadahnya. Anak mu Gagal jadi menteri Kau terus membuat gaduh di negara ini. Apa kau tidak takut akan azab Allah SWT atas kedzoliman yg kau lakukan selama ini kepada bangsa ini. Sebelum Malaikat Mau menjemput Mu maka bertaubatlah SBY," tulis akun @DTanjung15 pada 9 Oktober 2020 seperti dikutip Zonajakarta.com.
Baca Juga: Pantai Sendang Sikucing Terancam Abrasi, Pengelola Minta Dibangun Break Water
Sebagaimana diberitakan Zonajakarta.com dengan judul "Beri Bocoran, Mahfud MD: Mungkin Nanti Ada yang Ditangkap, Orang Dekat Pak SBY!" Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) DPP Partai Demokrat Ossy Dermawan sempat mengatakan tidak benar bahwa aksi dan gerakan besar penolakan omnibus law UU Cipta Kerja pada Kamis (8/10/2020) diinisiasi dan didanai oleh Partai Demokrat atau Cikeas.
"Pernyataan ini perlu disampaikan sehubungan dengan adanya upaya fitnah dan berita bohong yang dilancarkan oleh akun-akun buzzer seperti @digeeembok, untuk mendiskreditkan Partai Demokrat (PD) dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), terkait aksi besar buruh dan mahasiswa di seluruh Indonesia yang menolak UU Ciptaker pada Kamis 8 Oktober 2020 kemarin," ujar Ossy dalam pernyataan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat (9/10/2020).
Kepala Bakomstra DPP Partai Demokrat berpandangan pernyataan ini perlu dibuat semata-mata untuk memberikan informasi yang sebenar-benarnya, dalam rangka memenuhi hak informasi publik yang didasari oleh kejujuran dan asas fair and balance.
Baca Juga: Waduh, BLT BPJS Ketenagakerjaan yang Sudah Cair Harus Dikembalikan? Ini Kata Kemnaker
Sebab, menurut Ossy, fitnah dan hoaks tersebut juga berpotensi melecehkan aksi kaum buruh, mahasiswa, dan elemen masyarakat lain yang turun ke jalan karena murni ingin menyuarakan penolakan mereka terhadap UU Ciptaker.
Ossy mengatakan DPP Partai Demokrat akan menempuh jalur hukum kepada pihak-pihak yang melancarkan fitnah dan tuduhan yang tidak berdasar terhadap Partai Demokrat tersebut.
Memang benar, Partai Demokrat melakukan penolakan terhadap RUU Ciptaker, sebagaimana yang disampaikan dalam pandangan mini fraksi, tanggal 3 Oktober 2020, dan juga disampaikan dalam Sidang Paripurna tanggal 5 Oktober 2020.
Baca Juga: Gerakan Lengserkan Jokowi dari Mahasiswa Tak Bakal Mempan, Ini Kata Mantan Jenderal TNI AD
"Sikap berbeda tersebut merupakan hal biasa dalam demokrasi. Sebagaimana partai lain juga melakukan hal yang sama di parlemen, dalam konteks dan masalah yang berbeda," kata Ossy.
Ossy mengatakan sikap berbeda menolak UU Ciptaker itu tidak hanya dilakukan oleh Partai Demokrat, tapi juga dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, akademisi, lembaga swadaya masyarakat, serikat buruh, organisasi mahasiswa serta sejumlah kepala daerah.
Tak berhenti sampai disitu, anak buah SBY, Andi Arief yang juga merupakan kader partai Demokrat menuntut pemerintah untuk melakukan klarifikasi atas tuduhan nama SBY dan AHY yang diduga dalang demo tersebut.
Baca Juga: Meski Diminta MUI, Presiden Jokowi Tolak Permitaan Cabut UU Ciptaker dari Istana Kepresidenan, Bogor
Hal ini seperti dikutip Zonajakarta.com dari akun Twitter @AndiArief_ mengunggah sebuah kicauan pada 13 Oktober 2020.
"Kalau sampai tidak ada klarifikasi dari Pak @mohmahfudmd,Pak Airlangga, Pak Luhut dan BIN atas tuduhan bahwa Pak SBY, AHY dan demokrat yang difitnah di belakang demo besar ini, maka tidak ada jaminan ketegangan politik akan mereda," tulis akun @AndiArief_.
Menanggapi hal tersebut Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD membalas cuitan tersebut lewat akun Twitter pribadinya.
Hal ini seperti dikutip Zonajakarta.com dari akun Twitter @mohmahfudmd yang mengunggah sebuah postingan pada 14 Oktober 2020, menanggapi cuitan akun @AndiArief_
Baca Juga: Gatot Nurmantyo Sebut Aktivis KAMI yang Ditangkap Paling Hanya Tersenyum Karena Percaya Hal Ini
"Klarifikasi macam apa yg diminta Mas @AndiArief__? Tak seorang pun di antara kami pernah bilang Pak SBY atau AHY sbg dalang atau membiayai unras. Sebaliknya, tolong diklarifikasi kapan kami bilang begitu. Kalau ada nanti kami selesaikan. Itu kan hanya di medsos2 yg tak jelas," tulis akun Twitter @mohmahfudmd seperti dikutip Zonajakarta.com.
Hingga saat ini, pemerintah memang belum pernah menyebut nama dalang dibalik kerusuhan demo yang isunya berhembus kencang.
(Lusi Nafisa/Zonajakarta.com)
