Baca Juga: Gerakan Lengserkan Jokowi dari Mahasiswa Tak Bakal Mempan, Ini Kata Mantan Jenderal TNI AD
"Sikap berbeda tersebut merupakan hal biasa dalam demokrasi. Sebagaimana partai lain juga melakukan hal yang sama di parlemen, dalam konteks dan masalah yang berbeda," kata Ossy.
Ossy mengatakan sikap berbeda menolak UU Ciptaker itu tidak hanya dilakukan oleh Partai Demokrat, tapi juga dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, akademisi, lembaga swadaya masyarakat, serikat buruh, organisasi mahasiswa serta sejumlah kepala daerah.
Tak berhenti sampai disitu, anak buah SBY, Andi Arief yang juga merupakan kader partai Demokrat menuntut pemerintah untuk melakukan klarifikasi atas tuduhan nama SBY dan AHY yang diduga dalang demo tersebut.
Baca Juga: Meski Diminta MUI, Presiden Jokowi Tolak Permitaan Cabut UU Ciptaker dari Istana Kepresidenan, Bogor
Hal ini seperti dikutip Zonajakarta.com dari akun Twitter @AndiArief_ mengunggah sebuah kicauan pada 13 Oktober 2020.
"Kalau sampai tidak ada klarifikasi dari Pak @mohmahfudmd,Pak Airlangga, Pak Luhut dan BIN atas tuduhan bahwa Pak SBY, AHY dan demokrat yang difitnah di belakang demo besar ini, maka tidak ada jaminan ketegangan politik akan mereda," tulis akun @AndiArief_.
Menanggapi hal tersebut Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD membalas cuitan tersebut lewat akun Twitter pribadinya.
Hal ini seperti dikutip Zonajakarta.com dari akun Twitter @mohmahfudmd yang mengunggah sebuah postingan pada 14 Oktober 2020, menanggapi cuitan akun @AndiArief_
Baca Juga: Gatot Nurmantyo Sebut Aktivis KAMI yang Ditangkap Paling Hanya Tersenyum Karena Percaya Hal Ini
"Klarifikasi macam apa yg diminta Mas @AndiArief__? Tak seorang pun di antara kami pernah bilang Pak SBY atau AHY sbg dalang atau membiayai unras. Sebaliknya, tolong diklarifikasi kapan kami bilang begitu. Kalau ada nanti kami selesaikan. Itu kan hanya di medsos2 yg tak jelas," tulis akun Twitter @mohmahfudmd seperti dikutip Zonajakarta.com.