Survei Masih Ada Penolak, Jokowi: Simulasi Vaksinasi Jadi Sosialisasi Masyarakat Mau Divaksin

18 November 2020, 13:10 WIB
Jokowi Menyatakan Bahwa Vaksin COVID-19 yang Masuk ke Indonesia Harus Masuk Kedalam List WHO /

KENDALKU - Presiden Joko Widodo meninjau simulasi imunisasi vaksin Covid-19 di Puskesmas Tanah Sereal, Bogor Jawa Barat, Rabu 18 November 2020.

Di hadapan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dan Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto, Jokowi berharap sebanyak mungkin masyarakat mau melakukan vaksinasi Covid-19.

Hal ini karena mengacau pada survei yang diselenggarakan oleh Kemenkes, Badan Kesehatan Dunia (WHO) dan UNICEF mengungkapkan masih ada 7,60 persen masyarakat di Indonesia tidak mau divaksinasi.

"Terus kita lakukan, sosialisasi, pemberitahuan, agar nanti yang ikut vaksin itu sebanyak-banyaknya baik nanti yang ikut vaksinasi lewat program vaksinasi maupun vaksinasi mandiri," kata Jokowi.

Baca Juga: Menko Marves Luhut Temui Donald Trump di Gedung Putih, Sampaikan Pesan Jokowi

Di ketahui ada dua program vaksinasi, pertama vaksinasi gratis oleh pemerintah dan vaksinasi mandiri.

"Jadi ada yang tidak membayar, ada yang gratis, ada yang membayar yaitu vaksinasi mandiri, ini dua hal yang berjalan beriringan nantinya," ungkap Presiden.

Terkait harga vaksin mandiri bagi masyarakat mekanismenya akan ditentukan menteri kesehatan.

"Nanti (harga) ditanyakan kepada menteri kesehatan," tambah Presiden.

Baca Juga: Masih Siaga Level III, Jika Makhluk-makhluk Ini Bermunculan, Jadi Tanda Gunung Merapi Akan Meletus

Untuk program vaksinasi gratis Covid-19 akan diberikan secara gratis kepada petugas yang bekerja di bidang pelayanan publik, dan penerima bantuan BPJS Kesehatan usia 15-59 tahun.

Sedangkan vaksin mandiri nanti akan dikelola melalui BUMN Bio Farma beserta mitra-mitranya yang ditunjuk.

Kegiatan simulasi vaksinasi ini akan terus digencarkan sebagai sosialisasi amannya vaksinasi Covid-19.

"Karena itu dilakukan simulasi-simulasi secara terbuka supaya masyarakant tahu 'Oh disuntik seperti ini, oh diperiksa seperti ini, oh dikontrol seperti ini' lalu apakah ada komorbid atau tidak, semuanya sehingga masyarakat menjadi jelas siapa dan apa yang akan dilakukan selalu terbuka," jelas Menkes Terawan.

Baca Juga: Azerbaijan Menang Perang karena Drone, Menlu Armenia Mundur, Perdana Menteri di Ujung Tanduk

Sebagaimana diketahui, pada hasil survei masyarakat yang menyatakan tidak mau divaksin tersebut ternyata memiliki beragam alasan.

Pertama, mereka tidak yakin dengan keamananannya (59,03 persen), tidak yakin dengan efektivitas vaksin (43,17 persen), (akut efek samping vaksin (24,20 persen) dan tidak percaya vaksin (26,04 persen).

Alasan menolak lainnya karena faktor masalah agama sebesar 15,97 persen dan karena alasan lainnya 31,24 persen.

"Artinya pemerintah memerlukan komunikasi dan sosialisasi yang lebih intens kepada masyarakat terutama yang menolak vaksin tersebut," tutur Terawan. ***

Editor: Ambar Adi Winarso

Sumber: ANTARA

Tags

Terkini

Terpopuler