Network
KENDALKU – Perjalanan naskah UU Cipta Kerja memasuki detik-detik penandatanganan oleh Presiden Joko Widodo.
Artinya naskah UU Cipta Kerja telah diserahkan dari DPR ke presiden untuk disahkan dan secara resmi diundangkan dalam lembaran negara.
Sinyal disahkannya UU Cipta Kerja diungkap oleh beberapa staf kepresidenan.
Baca Juga: Mahfud MD Sarankan Buruh Lakukan Yudicial Review di Mahkamah Konstitusi, Begini Jawabannya
Di antaranya dari Kepala Staff Kepresidenan Moeldoko, menyatakan naskah UU Cipta Kerja tinggal menunggu waktu saja.
Namun begitu, Moeldoko belum tahu kapan Presiden Joko Widodo menandatanganinya.
“Tinggal menunggu beberapa saat,” kata Moeldoko, mengutip Jurnal Presisi, 28 Oktober 2020.
Baca Juga: Senin Besok Akan Ada Demo Nasional Serentak UU Cipta Kerja, Ini Tuntutan Buruh
Kata Moeldoko, setelah ditandatangani maka akan langsung diundangkan dalam lembar negara.
Staf Kepresidenan lainnya, Staff Khusus Presiden Bidang Hukum, Dini Purwono, menyatakan naskah sudah selesai proses cleansing dari Setneg dengan hanya mengeluarkan Pasal 46.
“Dari Setneg sudah selesai dan sedang dalam proses penanda tanganan Presiden,” jelas Dini, mengutip Jurnal Presisi, 28 Oktober 2020.
Baca Juga: Masyarakat Takut Divaksin, Minta Urutan Yang Divaksinasi Covid-19: Presiden, Menteri, DPR, Setuju?
Saat sudah diundangkan, maka publik segera dapat mengakses UU Cipta Kerja yang final.
Sementara itu, melansir Jurnal Presisi, mengutip laman KSPI, respon balik dilakukan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).
KSPI dan beberapa serikat buruh akan melakukan aksi serentak demo secara nasional menolak UU Cipta Kerja pada Senin, 2 November 2020, dipusatkan di Jakarta.
Baca Juga: Presiden Tanda Tangan Naskah UU Cipta Kerja, Buruh Bakal Lakukan Aksi Serentak Nasional Besok Senin
“KSPI memperkirakan, Presiden akan menanda tangani UU Cipta Kerja dan penomorannya paling lambat 28 Oktober. Sementara tanggal 29 – 31 Oktober ada libur panjang, sehingga KSPI, KSPSI AGN, dan 32 federasi/konfederasi serikat buruh akan menyerahkan berkas judicial review ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 2 November 2020," tulis KSPI melalui laman resminya pada Senin, 26 Oktober 2020. ***
