Network
KENDALKU - Menteri Kelautan dan Perikanan ad interim Luhut Binsar Pandjaitan di hari pertama bertugas menyerahkan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Tahun 2021 kepada sembilan pejabat eselon I lingkup KKP di Jakarta, Jumat 27 November 2020.
Nilai total DIPA yang diserahkan ada total Rp 6,65 triliun yang diberikan sebelum tahun berjalan 2021.
Hal ini sebagai upaya mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial, sesuai tema rencana kerja pemerintah tahun 2021.
"Pagu anggaran KKP sebesar Rp6,65 triliun. Inilah menjadi penggerak roda ekonomi, sehingga harus dilaksanakan pada Januari 2021," katanya dalam keterangan tertulisnya.
Baca Juga: PR Berat Kemenpora Tata Ulang Roadmap Sepakbola Nasional
Dari total Rp6,65 triliun tersebut, rincian pagu anggaran masing-masing unit kerja eselon I yaitu Ditjen Perikanan Tangkap Rp763,577 miliar; Ditjen Perikanan Budidaya Rp1,21 triliun; dan Ditjen PSDKP Rp1,07 triliun.
Kemudian, Ditjen PDSPKP Rp431,7 miliar; Ditjen PRL Rp455,35 miliar; BRSDMKP Rp1,52 triliun; BKIPM Rp603,71 miliar; Setjen Rp497,64 miliar; dan Itjen Rp86,76 miliar.
Luhut yang juga Menko Kemaritiman dan Investasi itu meminta semua pegawai KKP untuk tidak ragu dalam bekerja.
Dalam pelaksanaan anggaran tahun 2021, semua pedoman maupun petunjuk pelaksanaan kegiatan agar diselesaikan terutama yang menyangkut kegiatan bantuan pemerintah untuk masyarakat dan pemerintah daerah.
Baca Juga: Waduh Bima Arya Sebut Habib Rizieq Tidak Mau di Tes Covid
"Termasuk kegiatan pengadaan barang dan jasa agar dapat dilakukan sedini mungkin," kata Luhut.
Dia meminta semua pegawai KKP untuk terbuka pun sama segan dirinya. Pihaknya siap mendengar bila ada persoalan yang dihadapi para pegawai.
"Saya minta tidak boleh ada yang ragu dalam bekerja, karena kita bekerja untuk Republik. Sekarang saya yang bertanggung jawab di sini," katanya.
"Saya minta kalian kembali bekerja dengan baik, kalau ada masalah laporkan ke saya," imbuhnya.
Baca Juga: Vaksin Merah Putih Diutamakan Kebutuhan Dalam Negeri
Usai penyerahan DIPA, Luhut langsung menggelar rapat dengan para pejabat eselon I KKP. Menteri Luhut ingin memastikan program kerja di KKP tidak terhenti.
"Tadi, saya rapat pertama dengan eselon I untuk memastikan tidak ada pekerjaan yang terhenti," urainya.
Total Satuan Kerja Pengelola APBN KKP Tahun 2021 berdasarkan kewenangannya sebanyak 397 satker yang terdiri dari satker pusat sebanyak 11 satker; satker UPT sebanyak 150 satker; satker dekonsentrasi sebanyak 203 satker; dan satker tugas pembantuan sebanyak 33 satker.
Sedangkan total jumlah DIPA KKP Tahun 2021 sebanyak 406 DIPA yang terdiri atas DIPA induk sebanyak 9 dokumen dan DIPA petikan sebanyak 397 dokumen. ***
