Network
KENDALKU - Front Pembela Islam (FPI) belakangan ini menjadi perbincangan setelah Habib Rizieq pulang dari Arab Saudi.
Selama sepekan, Habib Rizieq dan simpatisannya menjadi perhatian karena menimbukan kerumunan di tengah pandemi. Selain itu, baliho dan spanduk FPI juga menjadi sorotan karena tidak berizin.
Bahkan Pangdam Jaya, Mayjen TNI Dudung Abdurrahman sampai ikut turun tangan mengatasi banyaknya baliho FPI ini karena Satpol PP kewalahan mengatasinya.
Deretan kejadian ini yang membuat Pangdam Jaya kesal dan menggulirkan pembubaran FPI.
Baca Juga: Layani Perpanjangan SIM Seluruh Indonesia Ini Lokasi SIM Keliling di Jakarta
Menanggapi isu tersebut, Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir melihat dari sisi aturan yang sudah ada. Dia menyerahkan semuanya kepada negara atau pemerintah.
"Negara sudah punya konstitusi, negara sudah punya perundang-undangan, negara sudah punya aturan, dan negara sudah punya perangkat," kata Haedar Nashir seperti dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Antara, Selasa, 24 November 2020.
Menurut Haedar, negara bertanggung jawab sepenuhnya terhadap implementasi dari konstitusi, peraturan perundang-undangan disertai perangkat aparat yang dimilikinya.
Baca Juga: Pilkada di Tengah Pandemi, Tito Karnavian Minta Lansia dengan Komorbid Diperlakukan Khusus
