Dewan Sebut Mendagri Tito Karnavian Tidak Bisa Asal Copot Kepala Daerah

Baca Juga: Lini Belakang Timnas Indonesia U-16 Masih PR bagi Pelatih Bima Sakti

"Saya tidak tahu apa boleh mencopot gubernur karena mengabaikan kerumunan atau protokol kesehatan. Kan mesti dicari dulu letak kesalahannya. Saya kira Mendagri nggak main asal copot aja," kata Mohammad Taufik.

Menurutnya, Instruksi Mendagri tidak bisa digunakan untuk menjatuhkan sanksi terhadap Anies Baswedan setelah terjadinya kerumunan massa Habib Rizieq Shihab di Petamburan karena instruksi tersebut keluar setelah kejadian di Petamburan pada 10 dan 14 November 2020 lalu.

Sebelumnya, Instruksi Mendagri akan dibagikan kepada seluruh daerah dengan sanksi pemberhentian kepala daerah diketahui jika melanggar ketentuan.

Baca Juga: Gagal Masuk Skuat U-19 Sutan Zico Fokus Latihan Ini Agar Dilirik Shin Tae Yong

"Saya sampaikan kepada gubernur, bupati dan wali kota untuk mengindahkan instruksi ini karena ada risiko menurut UU. Kalau UU dilanggar, dapat dilakukan pemberhentian. Ini akan saya bagikan, hari ini akan saya tandatangani dan saya sampaikan ke seluruh daerah," katanya.

Tito Karnavian telah meminta seluruh kepala daerah untuk menaati segala peraturan perundang-undangan, termasuk peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.

"Kalau kita lihat UU Nomor 12 Tahun 2012 yang diubah jadi UU No 15 Tahun 2019 tentang peraturan perundang-undangan, di antaranya termasuk peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, itu termasuk ketentuan peraturan perundang-undangan dan, kalau itu dilanggar, sanksinya dapat diberhentikan sesuai dengan Pasal 78." kata Tito Karnavian. ***

(Rivan Muhammad/ Pikiran Rakyat Bekasi)