Network
KENDALKU – Selama adanya agenda ribuan massa pada tanggal 10 hingga 13 November 2020, pemerintah mendapat masukan adanya keluhan masyarakat.
Agenda itu diantaranya ribuan massa penjemput Habib Rizieq Shihab di Bandara Soekarno Hatta, acara pesta pernikahan dan acara Maulid Nabi Muhammad SAW di Petamburan Jakarta Pusat.
Keluhan itu utamanya termasuk para masyarakat yang berjuang dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19.
“Keluhan dan masukan tokoh agama masyarakat, purn TNI Polri, dokter, relawan serta kelompok sipil kemanusiaan yang bergelut berjuang dalam mengatasi covid,” kata Mahfud MD, dalam siaran persnya, Senin 16 November 2020.
Baca Juga: Diduga Buntut Kerumunan Massa Habib Rizieq, Kapolda Metro Jaya dan Kapolda Jabar Dicopot
Mahfud MD menyebut, jika keluhan mereka adalah adanya perusakan fasilitas umum, melanggar prokes bahwa seakan perjuangan mereka tidak dihargai sama sekali.
“Dan mereka mengatakan negara tidak boleh kalah, dan tidak boleh melakukan pembiaran terhadap aksi-aksi pelanggar aturan, pembangakangan, premanisme, dan pemaksaan kehendak serta tindakan lain yang mengoyak persatuan dan kesatauan bangsa,” kata Mahfud MD.
Oleh karena itu, pemerintah menmperingtkan para pejabat kepala daerah, pejabat publik, aparat, untuk menindak tegas dan menegakan hukum bila masih melakukan pengumpulan massa jumlah besar.
“Indonesia negara demokrasi masyarakat punya hak, ekspresi, berkumpul, tapi jangan lupa Indonesia negara nomokrasi, negara hukum, penggunaan hak individu tidak boleh melanggar hak oang lain,” tegasnya.
