KENDALKU - Sejumlah menteri kabinet Jokowi, disinyalir mulai melakukan manuver untuk mencalonkan diri sebagai presiden alias "Nyapres"
Hal ini membuat suhu politik mulai memanas meski Pilpres masih akan digelar 2014 mendatang.
Ada beberapa menteri yang dikabarkan memiliki peluang besar maju di Pilpres 2024, diantaranya adalah Menteri Erick Thohir, Menteri Keuangan Sri Mulyani, serta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Baca Juga: Pemerintah Bergeming Pertahankan UU Cipta Kerja, Refly Harun : Mungkin Ada Sponsor di Balik Layar
Adanya dugaan menteri yang mulai bermanuver ini membuat sejumlah kalangan risih.
Salah satunya datang dari partai pengusung Jokowi, PDI Perjuangan.
Diberikatan Pikiran-Rakyat.com, dengan judul "Jokowi Diminta 'Singkirkan' Menteri Berambisi Pilpres,PDIP: Daripada Ambil Kekuasaan di Tengah Jalan"
Baca Juga: Hari Ini! Shopee Gajian Sale Hadirkan Gratis Ongkir, Cashback 100%, dan Flash Sale 60RB!
Politikus PDI Perjuangan (PDIP), Darmadi Durianto, meminta Presiden Joko Widodo (Presiden Jokowi) copot menteri yang sudah mulai manuver untuk kepentingan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Presiden Jokowi berhati-hati dengan manuver-manuver politik para menteri di Kabinet Indonesia Maju.
Pasalnya, dalam satu tahun pemerintah Jokowi, diduga sudah terlihat adanya permainan dari para pembantu presiden.
Baca Juga: Buran Daftarkan UMKM Kamu Kouta Segera Habis, Begini Cara Daftarnya
"Jangan lengah," kata Darmadi.
"Tidak tertutup kemungkinan ada manuver-manuver politik dari beberapa pembantu Jokowi demi kepentingan jangka panjang (Pilpres)," tambahnya pada wartawan, Sabtu 24 Oktober 2020.
Kendati tidak menyebutkan menteri mana saja yang dianggapnya bermanuver, ia menyarankan Jokowi segera mencari sosok pengganti para menteri tersebut.
Baca Juga: Belum Terima Notifikasi SMS Bantuan BLT UMKM Rp2,4 juta? Coba Cek di Sini
"Sudah harus siapkan nama-nama pengganti menteri yang dianggap tidak loyal.
Lebih baik diganti ketimbang menggerogoti dari dalam bahkan bisa menelikung dengan cara mengambil alih kekuasaan di tengah jalan.
Hati-hati kudeta merangkak. Ingat sejarah," kata dia, dikutip dari RRI.
Baca Juga: AS Sedang Mesra Dengan Indonesia, Upaya Jauhkan Dari Pengaruh China
Untuk itu, Darmadi menyarankan Jokowi untuk melakuan evaluasi kepada para pembantunya di kabinet.
"Per tiga bulan bila perlu mesti ada review secara ketat.
Review diperlukan sebagai upaya mengidentifikasi adanya kepentingan-kepentingan yang diam-diam menyelinap ke istana tanpa diketahui pak presiden.
Baca Juga: Indonesia Terancam Krisis Pangan Akibat Pandemi Covid-19, Jokowi Minta ini sama Kepala Daerah
Jangan menunggu sesuatu terjadi tapi kita harus waspada dan antisipasi," kata Darmadi.
Anggota DPR dapil Jakarta ini pun memprediksi bahwa loyalitas para pembantu Jokowi akan terlihat dipertengahan periode kedua nanti.
"Apakah masih loyal atau tidak, nanti di pertengahan jalan (dua tahun setengah pemerintahan) akan kelihatan.
Baca Juga: Ada Menteri Mau Maju Pilpres, Begini Kata Sekjen PDI Perjuangan Hasto : Hentikan Pencitraan
Karena di fase itu patut diduga sudah tidak lagi memikirkan kepentingan kabinet dan program-program yang digariskan pak presiden tapi mereka akan lebih mengedepankan kepentingan mereka," tegas Darmadi.***
(Ari Nursanti/Pikiran-Rakyat.com)