KENDALKU - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo telah menyiapkan langkah antisipasi agar tidak ada penolakan dari pihak yang akan diberi vaksin Covid-19 di wilayahnya.
Gubernur Jateng Ganjar mengatakan, yang menolak vaksin di kalangan tenaga kesehatan tidaklah banyak, sehingga yang jadi perhatiannya adalah masyarakat umum.
Menurut Ganjar, potensi penolakan vaksin itu biasanya karena mereka merasa tidak percaya dan juga karena mereka tidak tahu.
Oleh karena, kata Ganjar dengan sosialisasi yang dilakukan terus menerus, maka diharapkan pihak yang berpotensi melakukan penolakan vaksin akan bisa mengerti. Kemudian bersedia diberi vaksin.
Baca Juga: Pengamat Puji Langkah Jenderal Idham Azis Laporkan Masa Pensiun dan Tidak Ajukan Pengganti
"Yang menolak vaksin, vaksin itu jumlahnya hanya sedikit. Hari ini nakes, yang menolak itu, potensinya kan kalangan masyarakat. Ini akan kita sosialisasikan," kata Ganjar usai rapat evaluasi penanganan Covid di ruang rapat kantornya di Kota Semarang, Rabu 6 Januari 2021.
Ganjar menjelaskan antinya tidak hanya vaksin Sinovac, tapi ada juga vaksin lain seperti Pfizer dan Moderna yang bisa didapatkan masyarakat.
Adapun, kriteria yang dapat vaksin pertama adalah mereka yang berumur 18-59 tahun, tidak memiliki komorbiditas, tidak pernah Covid-19, ibu hamil, dan ibu menyusui.
Saat ini, Pemerintah Jateng sedang menyiapkan diri siapa saja penerimanya. Termasuk kalangan nakes yang akan menjadi pihak awal diberi vaksin. "Yakni mereka yang mengurusi semua nakes termasuk nakes TNI-polri," sambungnya.
Baca Juga: Selamat, Farid Bachtiar Pimpin Dansat Brimob Polda Jateng Gantikan Basya Radyananda
Dalam tahap ini Jateng telah menerima 62.560 dosis vaksin untuk Covid-19 tersebut. Vaksin akan segera didistribusikan ke 35 kabupaten/kota di Jateng. Pihaknya sedang melakukan pendataan dan pelengkapan administrasi serta pengecekan-pengecekan.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jateng, Yulianto Prabowo mengatakan, mengantisipasi adanya penolakan pemberian vaksin maka perlu dilakukan langkah. "Sosialisasi, edukasi yang bersifat persuasif. Jangan ada kesan dipaksa," kata Yuli usai rapat.
Menurut dia, penolakan biasanya muncul karena perasaan ragu-ragu. Oleh karena itu, vaksin diberikan kepada tokoh publik, hingga tokoh masyarakat supaya pihak lain yang berpotensi menolak, bisa mantap atau bersedia diberi vaksin. Saat ini, pihaknya juga tengah menunggu keputusan pusat terkait pendistribusian vaksin.
Pihaknya saat ini tengah menyiapkan diri seperti rencana mekanisme pendistribusian vaksin. Terlebih sejumlah kabupaten dan kota telah memiliki mobil vaksin sebanyak 13 unit. Jika nanti ada kabupaten yang tidak bisa mengambil, pihaknya akan mengantarnya sendiri.
Baca Juga: Jokowi Tunggu Keputusan BPOM Sebelum Mulai Vaksinasi Covid-19
"Kalau tidak bisa ambil sendiri, kita antar. Itu teknis saja" jelasnya.