KENDALKU - Infrastruktur jalur gas Semarang Cirebon disorot oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, yang mandek lama.
Padahal, kata Ganjar, pihak-pihak berkepentingan sudah datang menemui dia berbicara soal jalur pipa gas Semarang-Cirebon.
Di antaranya ada dari Komisi VII, BPH Migas, Rekind, dan PT Gas, yang menemui Ganjar Pranowo.
Saat pertemuan terakhir dengan Ganjar bulan Agustus 2020 lalu, pihak terkait menyepakati bisa memulai proyek pada akhir September 2020.
Baca Juga: Sebelum Ditahan, Edhy Prabowo Harus Jalani Isolasi 14 Hari
Namun proyek pembangunan jalur pipa gas ruas Cirebon-Semarang (Cisem) sampai hari ini belum menemui titik terang.
"Terus PT Gas janji September akhir dan saya minta maju tidak bisa," saat dalam webinar bertema “Kontribusi Kawasan Industri bagi Perekonomian Nasional dan Daerah : Kondisi Kawasan Industri dan Kendala Regulasi dan Operasional yang dihadapi Pemerintah Daerah, di Rumah Dinas Puri Gedeh, Rabu 25 November 2020, sore.
"Tapi sampai hari ini belum ada tanda-tanda apa pun. Itu perlu di gaspol juga," tandasnya.
Baca Juga: Rajin Gunkaan Obat Kumur Diklaim Bisa Membunuh Virus Corona di Rongga Mulut
Ganjar Pranowo mengatakan pembangunan infrastruktur gas sangat penting untuk mendukung pengembangan kawasan industri di wilayah Jawa Tengah.
Ia berharap pembangunan infrastruktur gas menjadi prioritas terutama jalur Semarang Cirebon.
"Gas kita banyak dan melimpah tetapi belum digunakan. Harapan saya bisa secepatnya menggunakan energi gas yang relatif ramah lingkungan," kata Ganjar.
Terkait kontribusi kawasan industri, Ganjar mengatakan dampak nyata yang terlihat adalah tingginya serapan tenagan kerja.
Baca Juga: Jokowi Minta MUI Ikut Mangawal Vaksinasi Tahun Depan
Dari data tahun 2016 sampai triwulan I, II, dan III tahun 2020 serapan tenaga kerja sangat besar.
Serapan ini penting karena menjadi salah satu strategi untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
"Realisasi investasi PMA kami juga bagus, paling tinggi Batang dan Jepara masing-masing 35 persen," katahya.
Ganjar malah was-was dengan tingginya PMA di Jepara yang cukup agresif. Karena ditakutkan para pengrajin ukir berpindah lapangan kerja.
Baca Juga: Ulama di Kendal Bantu Pemkab Kampanyekan Protokol Kesehatan dan Jaga Kondusifitas selama Pilgub
"Bupati sudah saya minta segera ambil sikap, khususnya industri furniture harus kita protect. PMDN kita juga lebih besar, tertinggi ada di Kabupaten Tegal, lalu Kota Semarang dan Grobogan," jelas Ganjar.
Ganjar menambahkan, kebijakan Pemprov Jateng ingin membuka Kawasan Industri baru sekaligus rintisan pertanian yang terintegrasi.
Kemudian mendorong pengembangan kawasan industri di daerah penyangga. Tidak hanya itu, kolaborasi dengan kawasan industri yang sudah ada, baik di Jateng maupun di daerah lain juga akan dilakukan untuk meningkatkan daya saing global.
"Kenapa pertanian kami masukkan karena kami ingin dorong agar lahan bisa menjadi bagus dan produktivitas pertanian meningkat dan lumbung pangan terjaga. Kami juga ingin industri kecil mendapatkan tempat dan mengembangkan industri masa depan yang ramah lingkungan atau yang bisa melengkapi industri masa depan yang ramah lingkungan," katanya.
Baca Juga: MH Disayat dan Disiram Air Panas Majikan Malaysia, Menlu Kecam Penganiayaan Pekerja Migran
Sementara itu, pembangunan kawasan industri di Brebes juga masih masuk dalam rencana prioritas Jawa Tengah. Saat ini Ganjar masih menunggu jawaban dari pemerintah pusat agar Kawasan Industri Brebes masuk dalam prioritas nasional.
"Kita butuh kecepatan untuk ini. Harapannya ini menjadi proyek strategis nasional tapi sampai hari ini belum keluar suratnya. Harapan saya dari Kemenperindag datang untuk mewakili agar percepatan ini tidak hanya menjadi slogan saja," ungkap Ganjar. ***