Network
KENDALKU - Pemerintah berencana akan melakukan vaksinasi Covid-19 massal pada masyarakat Indonesia pada Desember tahun ini.
Plh. Ketua Fraksi PAN DPR RI, Saleh Partaonan Daulay kembali mengingatkan pemerintah untuk tetap mendengarkan saran dan masukan para profesi kesehatan.
Dalam tayangan ILC beberpa waktu lalu di televisi swasta, jika organisasi kesehatan terutama IDI menyampaikan pemerintah jangan terburu-buru.
Baca Juga: Tak Lolos Pengumuman Seleksi Kartu Prakerja Gelombang 11? Tenang, Tunggu Pendaftaran Gelombang 12
Diantaranya ada Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (Papdi), Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI), dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI).
"Mereka menginginkan adanya jaminan keamanan, imunogenitas, dan efektivitas vaksin sehingga mampu memberikan rasa aman di tengah masyarakat," kata Saleh Partaonan Daulay melansir RRI, Kamis 12 November 2020.
Para organisasi profesi kesehatan itu, kata dia, tentu tidak sembarangan memberikan pendapat.
Baca Juga: Hukuman Prajurit Simpatisan Habib Rizieq, PanglimaTNI Diminta Bijak
"Tentu mereka sudah mengkaji dari berbagai aspek. Karena itu, saran mereka sangat perlu didengar dan ditindaklanjuti," kata dia.
Pihaknya juga mengingatkan pemerintah untuk update perkembangan vaksin di belahan dunia.
Dia mencontohkan seperti di Brazil, yang telah menghentikan uji klinis tahap ketiga vaksin Coronavac hasil kerjasama dengan Sinovac Biotech.
Baca Juga: Kasus Video Mirip Gisel dan Jessica Iskandar Naik ke Penyidikan, Ditangani Tim Siber
"Alasannya karana adanya "insiden merugikan" yang melibatkan sukarelawan vaksin," jelasnya.
Insiden merugikan dimaksud yakni, menyebabkan kematian, efek samping yang berpotensi fatal, cacat serius, rawat inap, cacat lahir dan peristiwa signifikan secara klinis.
"Ini penting dicermati. Informasi lebih dalam terkait hal ini harus digali. Apalagi, perusahaan yang bekerjasama dengan Brazil sama dengan yang bekerjasama dengan Indonesia," katanya.
Baca Juga: Dikirimi Gambar Tak Pantas di DM Instagram, Member JKT48 Lapokan Pelaku ke Polda Metro Jaya
Pemerintah juga sesegera untuk melakukan studi banding terhadap uji klinis vaksin. Agar protokol keselamatan tetap diperhatikan.
Apalagi dengan waktu yang sangat singkat jika memang benar akan dilakukan vaksinasi pada Desember.
"Jangan sampai, di negara lain belum jalan, di Indonesia malah dilaksanakan. Apakah waktu sesingkat ini cukup untuk melakukan kajian dan pendalaman?" tanyanya. ***
