Baca Juga: Daftar Prioritas Penerima Vaksisnasi 421 Ribu Dosis Vaksin Covid-19 di Jateng
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan, solusi untuk menyelesaikan masalah HAM adalah dengan membuka ruang komunikasi. Hal itu juga berlaku untuk pelayanan publik agar tidak bertabrakan dengan hak konstitusional warga.
Untuk mencapai tujuan tersebut, pihaknya membuka diri termasuk dengan Komnas HAM.
"Maka dengan Komnas HAM kita buat model penyelesaian, bagaimana resolusi konflik dibuat, bagaimana hak dipulihkan. LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) juga bantu, sehing korban HAM dibantu. Anggaran disediakan. Dari LPSK dan Komnas datang ke kita, coba kita terapkan sehingga rencana aksi untuk laksanakan kegiatan yang bawa nilai HAM kita dorong di kabupaten dan kota," ucapnya. ***