Network
KENDALKU – Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada 2019, total utang Lapindo Brantas Inc dan PT Minarak Lapindo Jaya hingga 31 Desember 2019 kepada pemerintah sebesar Rp 1,91 triliun.
Dengan rincian pokok utang sebesar Rp 773,38 miliar, bunga Rp 163,95 miliar, dan denda Rp 981,42 miliar.
Di ketahui Lapindo Brantas Inc dan PT Minarak Lapindo Jaya baru membayar sekitar Rp 5 miliar utang kepada pemerintah terkait dana talangan bagi warga terdampak semburan lumpur di Sidoarjo, Jawa Timur.
Pemerintah pun terus mengejar upaya pelunasa Lapindo dari dana talangan tersebut. Termasuk kebijakan menggunakan asset perusahaaan sebagai pelunasan utang.
Baca Juga: Ustaz Maaher At-Thuwailibi Jalani Masa Tahanan di Rutan Salemba 20 Hari ke Depan
Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Isa Rachmawarta menyatakan saat ini pemerintah mengizinkan utang Lapindo Brantas Inc dan PT Minarak Lapindo Jaya dilunasi memakai aset yang dimiliki oleh perusahaan.
“Mereka mau menyerahkan asset pada wilayah yang terdampak, oke,” kata Isa Rachmawarta dalam diskusi daring di Jakarta, Jumat 4 Desember 2020.
Dari asset yang ada, pihaknya akan mencoba untuk melihat nilai aset-aset yang digunakan untuk membayar utang sejumlah Rp 1,91 triliun.
“Kita jajaki itu. Kita akan lihat aset mana, karena yang jelas kan aset di wilayah yang terdampak itu yang mereka tawarkan pertama,” katanya.
