KENDALKU – Menkes Budi Gunadi Sadikin menggunakan data dari KPU untuk program vaksinasi Covid-19.
Mendagri Tito Karnavian justru merespons baik apa yang dilakukan Menkes dalam menggunakan data KPU untuk vaksinasi.
Menurut Tito Karnavian, data dari KPU sudah tersaring bagi penduduk yang sudah berumur 17 tahun ke atas.
Pernyataan tersebut disampaikan Tito Karnavian dalam Rapat Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19.
Baca Juga: Negara Ini Resmi Blokir Aplikasi TikTok Selamanya karena Curiga Keamanan Data Pengguna
Mendagri Tito Karnavian juga menghormati dan mengapresiaei hal tersebut.
"Pak Menkes saya memberikan hormat betul, karena beliau mengambil data mengenai penduduk yang usia 17 ke atas itu dari data KPU," ungkap Mendagri Tito dalam keterangan Puspen Kemendagri, Senin 25 Januari 2021.
Data dari KPU tersebut juga dinilai lebih valid karena baru sebulan lalu, pelaksanaan Pilkada sehingga data yang digunakan adalah data paling baru.
"Awalnya data mentahnya dari Dukcapil Kemendagri, dan kemudian diverifikasi oleh KPU door to door, verifikasi faktual coklit, sehingga datanya valid," sambungnya.
Baca Juga: Setting Terbaru 2021 Satelit Telkom 4 Format SD dan HD Trans TV di Parabola
Baca Juga: Pengamat: Polri Harus Usut Tuntas Motif Pendanaan Asing ke Rekening FPI
Tito Karnavian meminta agar pemerintah daerah (pemda) melakukan pendataan dan inventarisasi data penerima vaksin yang akan mendapatkan skala prioritas.
Hal ini dilakukan mengingat jumlah dosis vaksin yang masih terbatas.
"Menkes sudah membuat skala prioritas, daerah pun tidak ada salah membuat skala prioritas by name by address. Dukcapil ada data," ujarnya.
Tito mengatakan, daerah dapat menggunakan data pilkada tahun 2020 lalu untuk basis data.
Sementara bagi daerah yang tidak ada pilkada serentak dapat mengambil data KPU dari hasil pemilu 2019.
Baca Juga: Kesehatan Habib Rizieq Dikabarkan Sakit Keras Lagi, Polisi: Bohong Itu, Kondisinya Sehat Walafiat
Tito Karnavian berharap program vaksinasi Covid-19 dapat berjalan sukses, aman, dan lancar, serta tertib.
"Yang tidak ada Pilkada, bisa di-cross checking data dukcapil provinsi, kabupaten/kota data Pemilu 2019, karena mereka juga melakukan coklit manual. Dengan demikian bisa dibuat target by name by address, mirip seperti kita mengatur Pilkada,” tukasnya. ***