Network
Hari ini kata dia, merasa senang karena bupati, wali kota, provinsi, dan DPRD semua ikut agar bisa memperbaiki sistem ikut serta mencegah korupsi.
"Korupsi tidak cukup di lip service. Buktinya, dikandani juga ngeyel. Kemudian terjadi OTT di mana-mana," tambahnya.
Dalam konteks inilah, pertemuan pagi ini, menurut orang nomor satu Jateng ini, menjadi penting agar DPRD dengan eksekutif di tingkat kabupaten/kota bisa berelasi dengan baik, khususnya dalam membangun mencegah korupsi.
Umpama, ketika harus mengesahkan APBD jangan ada kolusi. Apa yang menjadi aspirasi rakyat dimasukkan dalam sistem secara terbuka dengan baik. Ganjar menyampaikan kepada mereka bahwa mitigasi korupsi ada di situ.
Baca Juga: Jadwal BRI Liga 1 2022-2023 Pekan 11 Mulai 29 September 2022, Cek Ada Pertandingan Apa Saja di Sini
"Make it deal, mereka membangun kesepakatan di situ dengan syarat yang tidak penting ya musti dibuang," tambahnya.
Menurut Ganjar, APBD yang harus disahkan adalah yang menitikberatkan pada penanganan kemiskinan, pemberesan potensi stunting, kebijakan politik pangan di tengah situasi perubahan climate change global, perbaikan harga yang meningkat karena kondisi eksternal dan lainnya.
"Jangan sampai ini menjadi proyek yang nanti menjadi bancaan. Saya sampaikan indikasi umpama, ada aspirasi masyarakat yang Rp 200 jutaan itu punya korupsi tinggi karena penunjukan langsung. Ini hati-hati," tegasnya.
Ganjar mengingatkan agar DPRD kontrol itu sehingga tidak ada yang terlibat. Baik itu eksekutif maupun legislatif.
