Network
"Hari ini kita mau menanggulangi atau merespons inflasi, lalu presiden sudah mendorong dana tidak terduga bisa digunakan tetapi kan tidak boleh ngawur atau asal-asalan. Tenaga ahli ini teknisnya penting menjadi garda terdepan untuk menjaga akuntabilitasnya," jelasnya.
Baca Juga: LINK Nonton Miracle in Cell No 7 Full Movie Korea dan Indonesia Legal, Bukan LK21 atau Telegram
Selama ini Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan juga pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah intens berkomunikasi dengan BPK RI Perwakilan Jawa Tengah.
Dari komunikasi itu selalu ada catatan-catatan hasil audit yang bisa mempengaruhi kinerja pemerintahan.
Buktinya Pemprov Jateng dan 35 kabupaten/kota sudah mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK RI.
"Minimal dari keuangannya dulu, sekarang sudah WTP. Meskipun WTP tidak berarti sudah beres semua di dalamnya. Ada potensi yang masih harus kita perbaiki. Namun catatan-catatan itu yang hari ini penting untuk kabupaten/kota dan provinsi untuk memperbaiki diri," ungkap Ganjar.
Kehadiran Anggota II BPK RI, Daniel Lumban Tobing, dalam acara itu diharapkan dapat memberikan penjelasan mengenai beberapa model audit dan tata cara pengelolaan keuangan negara.
Menurut Ganjar, paling tidak ada kesadaran dari pengelola keuangan negara untuk memperbaiki.
"Jangan ada korupsi, laporan selalu transparan, dan sekarang ditambah satu lagi kinerja. Maka tadi ada beberapa sampel yang diambil di kabupaten/kota seperti kinerja pengelolaan air, pengelolaan sampah, sehingga semakin hari makin akuntabel untuk pengelolaan keuangan," katanya.***
