Network
Ganjar menegaskan, dukungan dari Kabupaten/Kota terkait penerapan PPKM juga sangat positif. Meski awalnya hanya diberlakukan di tiga eks karesidenan yakni Semarang Raya, Solo Raya dan Banyumas Raya, namun dalam pelaksanaannya semua Kabupaten/Kota akhirnya menerapkan.
Baca Juga: Sinopsis Ikatan Cinta 22 Januari 2021: Andin Teguh Prinsipnya, Angga Mimpi Ketemu Roy
"Sekarang saja seluruh Kabupaten/Kota sudah berpartisipasi, sudah 100 persen, terakhir kemarin Kendal. Jadi kalau nanti diberlakukan perpanjangan, tidak perlu diperluas jangkauannya karena semua sudah melakukan. Solidaritas teman-teman Bupati/Walikota sangat hebat, karena mereka punya kesadaran sendiri untuk bersama-sama menerapkan PPKM," jelasnya.
Ganjar meminta masyarakat juga ikut mendukung suksesnya program PPKM tersebut. Sebab menurutnya, keberhasilan program ini terletak pada peran serta masyarakat, sambil terus mendorong percepatan program vaksinasi.
"Kalau ini tidak mendapatkan hasil apa-apa, memang ada peluang diperpanjang. Tapi kalau masyarakat berpartisipasi untuk disiplin semuanya, kasusnya turun maka mungkin tidak diperpanjang," jelasnya.
Siapkan Anggaran Rp1 Triliun
Disinggung terkait kesiapan anggaran untuk mengantisipasi dampak dari pemberlakuan PPKM, Ganjar menegaskan pihaknya masih terus melakukan penjajakan. Pihaknya terus berkomunikasi dengan pemerintah pusat terkait payung hukum terkait persiapan anggaran itu.
Baca Juga: Gempa Magnitudo 7,1 Guncang Sulawesi Utara Malam Ini, Terasa Sampai Gorontalo
"Kami komunikasi terus dengan pusat agar mendapatkan payung hukum, apakah kita perlu refocusing dan seterusnya. Tapi sambil menunggu aturan itu, saya sudah menyiapkan dan ketika aturan turun langsung bisa dieksekusi," katanya.
Beberapa mata anggaran yang bisa dilakukan penyesuaian, telah diperintahkan Ganjar untuk rasionalisasi. Bahkan ia sudah meminta minimal anggaran Rp1 triliun diamankan untuk mengantisipasi adanya dampak-dampak pemberlakuan PPKM itu.
