Network
KENDALKU – DPR RI meminta adanya sanksi tegas pada para pelanggar protokol kesehatan selama masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada 11-25 Januari 2021.
Wakil Ketua DPR RI, Azis Syamsuddin mengatakan pihaknya mendukung jika para pelanggar bisa diberi sanksi agar memberikan contoh kepada yang lainnya untuk patuh protokol Kesehatan di masa PPKM.
Pemerintah Daerah juga diminta kooperatif dan mendukung PPKM dengan menerbitkan peraturan pelaksana untuk menunjang kebijakan tersebut.
Pemda diminta bersinergi dengan TNI dan Kepolisian untuk meningkatkan pengawasan dalam implementasinya.
Baca Juga: Penerapan PPKM Hari Pertama, Mendagri Buka Kemungkinan WFH 100 Persen
"Pastikan masyarakat untuk menaati aturan, menjalankan protokol kesehatan, dan berikan sanksi tegas bagi pelanggar," tegasnya, Jumat 8 Januari 2021.
Menurutnya, PPKM adalah langkah awal untuk menuju vaksinasi.
"PPKM merupakan langkah yang tepat untuk mendukung program vaksinasi dan menciptakan herd immunity di Indonesia," ujar Azis Syamsuddin.
Azis mengatakan, program vaksinasi tinggal menunggu Emergency Use of Authorization dari BPOM dan juga sertifikasi halal dari MUI. Saat ini, vaksin telah didistribusikan ke sejumlah daerah.
