Network
KENDALKU - Pemerintah segera melakukan vaksinasi pada masyarakat umum dengan kriteria yang telah ditentukan pemerintah.
Sebagai tahap awal ada beberapa prioritas mereka yang akan divaksinasi. Di antaranya para tenaga medis, aparat keamanan dan hukum dan para pejabat negara.
Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Erick Thohir memastikan kerahasiaan data yang akan digunakan untuk pelaksanaan vaksinasi Covid-19.
Erick Thohir menegaskan hal tersebut lantaran data-data pribadi tidak bisa menjadi milik publik atau milik sebuah perusahaan.
Baca Juga: Erick Thohir Sebut Pfizer dan Moderna Tidak Masuk Kriteria Distribusi Rantai Dingin Vaksin
Bahwa data tersebut adalah milik pemerintah dan dijamin kerahasiaannya dengan baik sejak dini.
"Data ini milik pemerintah. Kami dari BUMN, yaitu Telkom dan Bio Farma, sebagai agregator saja untuk menjaga agar data bisa terekam dengan baik, datanya baik. Jadi bukan milik kita, ini milik pemerintah," tegasnya, dalam webinar Kesiapan Infrastruktur Data Vaksinasi Covid-19, Selasa 24 November 2020.
Secara teknis pelaksanaan vaksinasi, pemerintah menugaskan Kementerian BUMN untuk membantu proses vaksin mandiri bagi 75 juta jiwa atau sekitar 160 juta dosis vaksin melalui integrasi satu data vaksin yang dibangun bersama antara Telkom dan Bio Farma.
Telkom akan membangun sistem informasi pelaksanaan vaksinasi Covid-19 yang didukung oleh integrasi satu data vaksin.
Baca Juga: Kemenkes Kirim Surat Edaran Persiapan Pelaksanaan Vaksinasi Daerah Diminta Siapkan Tempat dan SDM
Dengan sistem tersebut, akan diintegrasikan data dari berbagai sumber kementerian, lembaga, operator telekomunikasi untuk validitas calon penerima vaksin.
Erick menambahkan, pemerintah akan berusaha menjalankan tugas setransparan mungkin. Oleh karena itu, ia membuka diri atas segala masukan yang ada.
"Kami ingin sekali perjalanan vaksinasi ini setransparan mungkin, terbuka untuk semua, dalam arti segala masukan, karena ini merupakan faktor yang terpenting dalam penanganan Covid-19, yaitu penyelamatan manusia," katanya.
Direktur Digital Healthcare PT Bio Farma (Persero) Soleh Ayubi menjelaskan ada banyak tahapan penting dalam proses vaksinasi.
Baca Juga: Cegah Kerumuman Misa Natal di Temanggung Diusulkan Tiga Sesi Kebaktian dan 20 Persen Kuota Jemaat
Di mulai dari pengadaan, alokasi, distribusi, pendaftraran peserta, proses vaksinasi hingga penggabungan data vaksin mandiri dan pemerintah yang proses secara keseluruhannya tidaklah mudah.
Dengan tahapan yang melibatkan banyak pihak untuk melakukan vaksinasi dalam jumlah besar di waktu yang singkat, maka dibutuhkan teknologi baik perangkat lunak maupun keras agar proses yang tadinya manual itu bisa mendapat sentuhan otomatisasi.
"Kita melakukan vaksinasi jumlahnya ratusan juta orang, kita perlu otomasi proses-proses yang tadinya manual jadi 100 persen otomatis atau sebagian besar otomatis," katanya.
Soleh mengatakan teknologi dalam proses vaksinasi juga dibutuhkan untuk menghindari kesalahan atau error, mempercepat proses pendaftaran dan verifikasi penerima hingga menjamin kualitas vaksin.
Baca Juga: Satgas Covid-19 Update Terbanyak Covid Jateng, Ganjar Sebut Ada Input Data Pusat Delay
"Ini menjamin kualitas vaksin dan pelayanannya," katanya.
Sementara itu, Direktur Digital Business PT Telekomunikasi Indonesia Tbk Fajrin Rasyid mengatakan program integrasi satu data vaksin sejalan dengan upaya Telkom yang tengah bertransformasi menjadi perusahaan digital telekomunikasi.
"Telkom sedang mengembangkan atau melebarkan sayap ke bisnis digital termasuk big data analitics yang jadi dasar atau basis expertise satu data vaksin Covid-19," kata dia. ***
