Network
KENDALKU - Pemerintah segera melakukan vaksinasi pada masyarakat umum dengan kriteria yang telah ditentukan pemerintah.
Sebagai tahap awal ada beberapa prioritas mereka yang akan divaksinasi. Di antaranya para tenaga medis, aparat keamanan dan hukum dan para pejabat negara.
Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Erick Thohir memastikan kerahasiaan data yang akan digunakan untuk pelaksanaan vaksinasi Covid-19.
Erick Thohir menegaskan hal tersebut lantaran data-data pribadi tidak bisa menjadi milik publik atau milik sebuah perusahaan.
Baca Juga: Erick Thohir Sebut Pfizer dan Moderna Tidak Masuk Kriteria Distribusi Rantai Dingin Vaksin
Bahwa data tersebut adalah milik pemerintah dan dijamin kerahasiaannya dengan baik sejak dini.
"Data ini milik pemerintah. Kami dari BUMN, yaitu Telkom dan Bio Farma, sebagai agregator saja untuk menjaga agar data bisa terekam dengan baik, datanya baik. Jadi bukan milik kita, ini milik pemerintah," tegasnya, dalam webinar Kesiapan Infrastruktur Data Vaksinasi Covid-19, Selasa 24 November 2020.
Secara teknis pelaksanaan vaksinasi, pemerintah menugaskan Kementerian BUMN untuk membantu proses vaksin mandiri bagi 75 juta jiwa atau sekitar 160 juta dosis vaksin melalui integrasi satu data vaksin yang dibangun bersama antara Telkom dan Bio Farma.
Telkom akan membangun sistem informasi pelaksanaan vaksinasi Covid-19 yang didukung oleh integrasi satu data vaksin.
