Kunjungi Banjarnegara, Ganjar Pranowo: Politik Anggarannya Digitalkan

6 September 2021, 19:40 WIB
Kunjungi Banjarnegara, Ganjar Pranowo: Politik Anggarannya Digitalkan /Dok. Humas Pemprov Jateng

KENDALKU - Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengatakan akan datang ke Banjarnegara setelah Bupati Banjarnegara Budi Sarwono ditangkap KPK.

Setibanya di Kantor Bupati Banjarnegara, Ganjar Pranowo disambut oleh Syamsudin selaku Wakil Bupati Banjarnegara. Dan mengobrol bersama.

Kemudian dilanjutkan dengan rapat terbuka di pendopo Banjarnegara yang diikuti jajaran pejabat Pemkab Banjarnegara.

Baca Juga: Ganjar Pranowo Pastikan Pelayanan Publik di Banjarnegara Tetap Berjalan

Pada kesempatan tersebut, Ganjar Pranowo menghimbau kepada seluruh pejabat supaya tetap melayani masyarakat.

Peristiwa penangkapan bupati Banjarnegara boleh jadi mengganggu pelayanan masyarakat Banjarnegara.

Pesan dari Ganjar agar untuk Pemkab Banjarnegara untuk berubah ke arah  yang lebih baik. Kejadian yang terjadi di Banjarnegara adalah pelajaran yang sangat berharga.

"Apakah panjenengan siap berubah atau tidak? Hentikan urusan pungli, gratifikasi dan korupsi. Setuju apa tidak?," tanya Ganjar pada seluruh pejabat yang ada di tempat itu. Dan semuanya serentak menjawab setuju, sesuai dengan informasi yang diperoleh KENDALKU.

Baca Juga: Ganjar Pranowo Kunjungi Banjarnegara, Gubernur Jateng Tegaskan : Ayo Kita Selamatkan Banjarnegara!

"Baik kalau begitu nanti saya dampingi. Banjarnegara harus maju. Ayo kita selamatkan Banjarnegara," ucapnya.

Ditemui usai acara, Ganjar mengatakan kedatangannya kali ini untuk memastikan pelayanan publik di Banjarnegara tidak boleh terganggu. Selain itu, soal penunjukan pelaksana harian (Plh) Bupati juga sudah ditandatangani.

"Suratnya sudah saya tandatangani, sehingga pak Wakil Bupati saya minta segera mengambil langkah-langkah. Saat awal kejadian ini, saya sudah telepon pak Wakil Bupati dan responnya bagus," katanya.

Ganjar mengatakan bahwa peristiwa yang menimpa Banjarnegara harus menjadi momentum pejabat dan seluruh ASN mereformasi diri. Dalam pengarahannya, Ganjar juga sudah memberikan petunjuk dan langkah-langkah agar Banjarnegara terhindar dari kejadian serupa di masa yang akan datang.

"Ayo politik anggarannya digitalkan. Kalau sulit nanti kita dampingi. Semua harus elektronik. Saya juga mendorong semua pejabat melaporkan LHKPN. Wajib termasuk DPRD nya," jelasnya.

Ganjar juga meminta unit pengendali gratifikasi harus dikelola. Selain itu, ia juga mengusulkan agar menggandeng KPK dalam rangka Korsupgah di Banjarnegara.

"Saya pesan, ini tinggal sembilan bulan masa jabatan. Maka ini momentum untuk mereformasi diri. Layani masyarakat dengan mudah, murah dan cepat. Di dalam harus transparan, akuntabel dan berintegritas. Sikat semua pungli, nggak boleh ada lagi setoran-setoran," tegasnya.

Ganjar juga meminta Banjarnegara melakukan reformasi politik anggaran. Tujuannya agar didapatkan anggaran untuk menaikkan tambahan penghasilan pegawai (TPP) agar para ASN tidak melakukan korupsi.

"Saya juga meminta agar medsosnya diaktifkan, supaya masyarakat mudah berkomunikasi. Saya melihat medsosnya Banjarnegara ini nggak aktif, hanya BPBD nya yang aktif. Sekarang eranya sudah digital, kita mesti go digital dan semuanya saya minta membuka diri," pungkasnya.

Sementara itu, dalam sambutannya, Wakil Bupati Banjarnegara, Syamsudin mengatakan, warga Banjarnegara sudah menunggu pembinaan dari Ganjar. Upaya penataan pemerintahan Banjarnegara yang periodenya kurang dari sembilan bulan harus dilakukan dengan baik.

"Kami sudah menunggu lama pembinaan dari pak Gubernur di sisa masa jabatan yang sekitar sembilan bulan lagi. Sesuai perintah pak Ganjar, kami tidak akan main-main dengan proyek, jual beli jabatan dan hal-hal yang berkait dengan korupsi, nepotisme dan konspirasi. Kami semua sudah sepakat, kami akan melaksanakan itu," tegasnya.

Syamsudin menambahkan, pihaknya siap menjalankan tugas sebaik-baiknya. Seluruh OPD juga sudah sepakat dan siap untuk melayani masyarakat dengan penuh integritas.

"Integritas akan menjadi pegangan kami. Kami sepakat untuk jujur dan konsisten. Mudah-mudahan, hambatan dari pemerintahan yang lampau pada Provinsi, kami harap dibuka kembali keran silaturahmi. Karena Jateng kalau nggak ada Banjarnegara kurang genap. Banjarnegara adalah bagian dari Jateng. Ke depan kami akan taat pada ketentuan-ketentuan pemerintah," pungkasnya***

Editor: Afrilila Indah Sidqiani

Sumber: Pemprov Jateng

Tags

Terkini

Terpopuler