KENDALKU - Gerindra berharap asas hukum praduga tak bersalah tetap dihormati dan dijunjung tinggi atas kasus Edhy Prabowo.
Karenanya, Gerindra juga akan memberikan upaya bantuan hukum pada kadernya tersebut.
Gerindra juga menghormati proses hukum yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra Ahmad Muzani berharap upaya pemberian bantuan hukum kepada tersangka juga dapat dihormati.
Baca Juga: Pihak Keluarga Habib Rizieq Tolak Tes Covid oleh Dinkes Bogor
"Agar asas hukum praduga tak bersalah tetap dijunjung tinggi dan dapat menjernihkan persoalan-persoalan yang disangkakan kepadanya," kata Ahmad Muzani, dalam video yang diunggah pada akun Twitter @Gerindra, di Jakarta, Jumat 27 November 2020.
Pihaknya juga mempercayai kinerja KPK akan mengusut secara transparan dan cepat.
"Persoalan ini akan ditangani secara transparan, secara baik, secara cepat, dan pada akhirnya masyarakat dapat mengetahui persoalan ini secara jelas duduk masalahnya," ujar Muzani.
karenanya, itu upaya menyediakan bantuan hukum terhadap Edhy Prabowo juga untuk menjernihkan persoalan-persoalan yang dituduhkan.
Baca Juga: Persija Dapat Lisensi Klub Profesional AFC
Dalam video tersebut, Ahamad Muzani juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat kelautan dan perikanan.
Permohonan maaf Partai Gerindra juga ditujukan kepada Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin beserta seluruh anggota Kabinet Indonesia Maju.
Ia juga menyampaikan bahwa Edhy telah mengajukan pengunduran diri sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan.
Serta mengundurkan diri juga dari posisinya sebagai Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra.
Baca Juga: Mensos Juliari Raih Predikat Menteri Terpopuler di Media Digital 2020
Muzani mengatakan surat pengunduran diri tersebut sudah diterima oleh DPP Partai Gerindra, dan sedang diteruskan kepada Ketua Dewan Pembina Prabowo Subianto. ***