Azyumardi Azra Sebut Hukum Tidak Tegas Picu Intoleransi dan Tidak Proporsional

26 November 2020, 23:59 WIB
AZYUMARDI Azra.* /ANTARA/

KENDALKU - Fenomena lemahnya penegakan hukum yang terjadi akhir-akhir ini disorot oleh cendikiwan muslim Indonesia Prof Azyumardi Azra.

Akibatnya, malah mendorong terjadinya intoleransi di tengah masyarakat.

Salah satunya pada penegakan hukum terjadinya kerumunan besar di tengah pandemi Covid-19.

"Kita lihat dalam kasus terakhir ini terjadinya kerumunan dalam jumlah besar di tengah Covid-19, pemerintah tidak bisa mengambil tindakan tegas, penegakan hukum tidak jalan," kata dia di Jakarta, Kamis 26 November 2020.

Baca Juga: Tiara Andini Sabet Pendatang Baru Terbaik AMI Awards 2020

Tindakan tidak tegas akhirnya hukum yang terjadi ialah pejabat-pejabat pemerintah diinterogasi bahkan dipecat.

Hal itu dinilainya tidak proporsional. Jika negara mengedepankan toleransi maka tidak akan ada penindakan yang pandang bulu.

"Kalau kita menegakkan hukum dengan benar maka kemudian akan ada balasan dari kelompok agama tersebut," ujar eks Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Meskipun demikian, Prof Azyumardi menilai secara umum kehidupan beragama, toleransi dan harmonisasi di Indonesia masih tergolong kuat.

Baca Juga: Lagu Tiara Andini Antar Yovie Widianto Raih Anugerah AMI Awards 2020

Bahkan, jika dibandingkan negara-negara lain, Indonesia memiliki suatu kekuatan kebinekaan yang sama sekali tidak dimiliki negara lain yakni majelis agama.

Keberadaan majelis agama di Indonesia berperan besar dalam membangun kerukunan misalnya dialog antarumat beragama, dialog intra agama hingga dialog antara pemuka agama dengan pemerintah.

"Dialog ini mesti diintensifkan karena beberapa waktu terakhir masih kurang," kata akademisi yang pernah menjadi wartawan Panji Masyarakat itu.

Bahkan, peranan majelis-majelis agama di Indonesia selama pandemi COVID-19 besar sekali terutama dalam upaya penanganan dan pencegahan penularan virus.

Baca Juga: Bima Arya Sebut Habib Rizieq Dirawat di RS Bogor Begini Kondisinya

Terakhir, ia meminta pemerintah agar memaksimalkan peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Sebab, jangan sampai keberadaan organisasi tersebut hanya sebatas ketika ada persoalan saja. ***

Editor: Ambar Adi Winarso

Sumber: ANTARA

Tags

Terkini

Terpopuler