KENDALKU - Wakil Presiden Maruf Amin secara virtual memberikan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2020 untuk kategori partai politik yang paling informatif.
Helatan anugerah ini diselenggarakan oleh Komisi Informasi (KI) secara virtual DJ Jakarta, Rabu 25 November 2020.
Nama Partai Gerindra dinobatkan menjadi badan publik kategori partai politik yang paling informatif berhak mendapat penghargaan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2020.
Posisi kedua dan ketiga setelah Gerindra, ada Partai Demokrat dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan yang juga memperoleh predikat sebagai partai politik Informatif.
Baca Juga: Satgas Beri Tips Efektif Kurangi Resiko Covid-19 Saat Kegiatan Keagamaan Natal
Sementara predikat parpol Cukup Informatif diraih Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), serta predikat parpol Menuju Informatif diperoleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Terhadap badan publik peraih predikat Menuju Informatif, Wapres meminta lembaga tersebut untuk dapat memperkuat komitmen dan meningkatkan strategi dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik.
Sementara kepada badan publik yang masih dalam predikat Cukup Informatif, Wapres berpesan agar terus melakukan perbaikan dalam menerapkan keterbukaan informasi publik.
“Saya berpesan agar terus melakukan akselerasi dengan mengaplikasikan nilai-nilai transparansi, akuntabilitas, inovasi, serta partisipasi ke dalam setiap aspek pelayanan informasi kepada publik,” kata Maruf Amin.
Baca Juga: Edhy Prabowo Tidak Sendiri, 17 Juga Orang Ditangkap KPK Atas Dugaan Kasus Ekspor Benih Lobster
Kepada badan publik yang meraih predikat Informatif untuk mempertahankan usahanya dalam memberikan akses informasi kepada masyarakat, sebagai bagian dari peningkatan pelayanan publik.
Wapres Maruf Amin mengatakan pentingnya keterbukaan informasi sebagai pondasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta bebas dari tindak korupsi.
“Keterbukaan informasi publik pada dasarnya menjadi hal strategis untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari korupsi," katanya.
"Elemen pentingnya adalah keterbukaan informasi dan penyelenggaraan layanan publik secara transparan, efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan,” kata Maruf Amin. ***