KENDALKU - Berikut perangkat STB dan televisi digital yang telah tersertifikasi, masyarakat dapat mengunjungi portal e-sertifikasi Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).
"Tiap perangkat TV Digital dan dekoder atau STB DVBT2 yang diperdagangkan, dibuat, dirakit, dimasukkan dan atau digunakan di wilayah Negara Republik Indonesia diwajibkan untuk memperhatikan persyaratan teknis dan berdasarkan izin sesuai peraturan perundang-undangan," terang Kominfo dalam laman resminya.
Persyaratan teknis TV digital dan STB sendiri sudah diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2019, yang ditandatangani pada 28 Juni 2019.
Permen ini mengatur persyaratan teknis alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi untuk Keperluan Penyelenggaraan Televisi Siaran dan Radio Siaran.
Baca Juga: Syarat dan Cara Mendapatkan Bantuan Set Top Box Gratis Dari Kominfo 2022
Karena itu masyarakat perlu mengetahui perangkat STB mana saja yang telah tersertifikasi, agar tidak menemukan perangkat abal-abal.
Berikut daftar 25 set top box TV Digital tersertifikasi dari pemerintah:
NEXMEDIA NA1300/DVB-T2 MPEG4 HD
POLYTRON PDV 600T2
ICHIKO 8000HD
AKARI ADS-2230
AKARI ADS-210
AKARI ADS-168
AKARI ADS-525
VENUS Brio
TANAKA T2
TANAKA T2 JURASSIC
TANAKA T2 New
MATRIX APPLE
NEXTRON NT2000-D
NEXTRON TR 1000
EVINIX H-1
EVERCOSS STB1
EVERCOSS STB Max
EVERCOSS STB Pro
EVERCOSS STB Mini
MATRIX CH-77
FREEBPX H-1
VISIO HS1685
KUBIK KUBIK Arca DVB-T2
Super HD HD168
ADVAN DVB-10KK
Baca Juga: HP Nokia Edge Terbaru , Paling Dinanti 2022, Berapa Harga dan Kapan Rilis di Indonesia?
Program migrasi siaran TV analog ke TV digital atau Analog Switch off akan dimulai tahap I pada 30 April.
Perangkat STB dibutuhkan TV untuk menerima siaran TV digital sebagai pengganti antena radio.
Saat ini terdapat 25 STB yang sudah disertifikasi Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).
Sebagai pengingat, program peralihan tv digital pada 30 April merupakan tahap I dan tahap III atau terakhir pada 22 November.
Jadwal tersebut sesuai dengan aturan Undang-Undang Omnibuslaw yang disahkan tahun lalu.***