Network
KENDALKU - Jumlah kasus stunting di Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur (NTT) terbilang tinggi yakni 30,1 persen atau jauh di atas rata-rata nasional sekitar 27 persen. Padahal, Presiden Jokowi menargetkan angka stunting turun hingga mencapai 14 persen pada tahun 2024.
Menurut Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menangani stunting di Kabupaten Sumba Barat Daya, termasuk memberikan bantuan berupa fasilitas MCK melalui Kementerian PUPR.
"Pembangunan MCK ini bisa menjadi bagian upaya menurunkan angka stunting. Presiden Joko Widodo menargetkan harus 14 persen pada 2024 ke depan. Waktu efektifnya tiga tahun, kita harus kerja keras," ujar Menko PMK.
Kendati masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki dalam rangka penyempurnaan pemanfaatan MCK, namun menurutnya, MCK yang dibangun oleh Kementerian PUPR dan dimanfaatkan oleh 10 KK untuk satu MCK sudah cukup efektif untuk mengatasi stunting.
Baca Juga: Agenda Timnas Indonesia U-19 Dibocorkan Media Korea Selatan
Karena menurutnya, stunting erat terkait dengan hidup higienis dan sehat.
Akan tetapi, Muhadjir menegaskan bahwa persoalan stunting tidak bisa ditangani oleh satu pihak melainkan lintas sektoral. Bukan hanya pemerintah, namun juga para pemangku kepentingan terkait termasuk para tokoh masyarakat dan kepala adat.
"Tahun 2021 nanti kemungkinan besar leading sector ada di BKKBN untuk penanganan stunting. Sumba Barat Daya tertinggi angka stuntingnya sehingga penanganan secara teknis harus betul-betul diperhatikan," pungkas Menko PMK.
Baca Juga: Banyak Pelanggaran Tak Ditindak Tegas, Pengusaha Minta Pemprov DKI Jakarta Cabut PSBB
