Network
KENDALKU– Anggota komisi VI DPR RI, Amin AK mendorong pemerintah untuk menindak tegas pelaku penyimpangan penggunaan LPG 3kg. Pasalnya, dari hasil pantauan komisi VI DPR RI, penyimpangan LPG 3kg menjadi salah satu penyebab terjadinya over consumed LPG di beberapa daerah.
Amin mencontohkan, adanya rumah makan atau restoran mewah yang menggunakan LPG 3kg untuk memasak. Padahal, sesuai aturan, LPG 3kg hanya diperuntukkan bagi masyarakat yang tidak mampu.
"Saya kira penting pemerintah turun tangan, memberi sanksi. Misalnya, rumah makan yang mewah yang menggunakan 3kg, kan membuat orang menderita gara- gara ini," ungkapnya.
Selain adanya penyimpangan penggunaan LPG 3kg, lanjutnya, kelangkaan yang terjadi beberapa waktu lalu disebabkan oleh adanya panic buying oleh masyarakat. Untuk itu, perlu ada kontrol yang kuat hingga ke tingkat agen guna memastikan konsumsi LPG 3kg tidak melebihi kebutuhan.
"Di tingkat agen atau pangkalan harus ada kontrol, yang biasa konsumsi satu ya diberi satu aja, jangan diberi lebih. Yang namanya kebijakan harus ada pengawasan dan harus ada sanksi," ujarnya.
Amin pun menyambut baik program pendataan pembelian LPG 3kg dengan menggunakan KTP untuk memastikan penyaluran LPG 3kg tepat sasaran. Namun demikian, data yang ada harus akurat, bukan hanya sekedar pendataan saja, tetapi memastikan pembeli merupakan orang yang berhak mengkonsumsi LPG 3kg.
"Jangan konsumennya saja, tapi pendataan secara teliti dan dimasukkan ke sistem, sehingga data base valid, yang akan digunakan mulai 1 Januari 2024 nanti. Memang kebijakan yang baik itu harus berbasis data," tukasnya.
Baca Juga: FILM Barbie Sampai Kapan Tayang di Bioskop, Tanggal Berapa? Jadwal Tayang dan Harga Tiket Bioskop
