Network
KENDALKU - Ketua umum atau Ketum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya, meminta kasus Wadas tak diartikan sebagai bentuk penindasan terhadap rakyat.
Beliau meminta agar polemik yang terjadi di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Purworejo tidak dipolitisasi dengan menganggapnya sebagai bentuk masalah pemerintah dengan rakyat atau penindasan.
Hal tersebut disampaikan Ketum PBNU dalam acara Musyawarah Kerja Wilayah (Muskerwil) Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Tengah dan Harlah NU ke 99 H, secara virtual di Aula Masjid Agung Jawa Tengah, Kamis, 10 Februari 2022.
Digelar secara virtual di Aula Masjid Agung Jawa Tengah, kakak kandung Menteri Agama tersebut meminta agar rakyat tidak tergesa-gesa mempolitisasi kasus tersebut.
“Kita tidak perlu tergesa-gesa mempolitisasi masalah semacam ini sebagai masalah antara pemerintah dengan rakyat, masalah pemerintah menindas rakyatt dan sebagainya, kita tidak boleh berlebihan dalam soal ini,” katanya.
Ia juga menambahkan bahwa seluruh pihak mesti bersama-sama mencari jalan keluar. Untuk itu, Nahdlatul Ulama siap menjembatani komunikasi yang lebih baik antara pemerintah dan masyarakat Wadas.
“Yang kita butuhkan sekarang adalah jalan keluarnya dan nahdlatul ulama insyaallah akan siap terus hadir mendampingi rakyat dan membantu pemerintah melancarkan komunikasi antara pemerintah dengan rakyat itu sendiri,” ujarnya.
