"Nah pak Ganjar ini menurut kami sangat tepat, karena beliau sangat peduli pada nasib kepala desa dan perangkat desa," jelasnya.
Selain itu, dalam pertemuan tersebut Sarjoko juga meminta bantuan Ganjar untuk mendorong pembentukan Nomor Induk Aparatur Pemerintahan Desa. Sebab, hal itu penting untuk melindungi para aparatur pemerintahan desa dari kesewenang-wenangan.
Baca Juga: Ganjar Pranowo Dampingi Jokowi Tinjau Food Estate Nasional di Wonosobo Dalam Kondisi Hujan
Menurut Sarjoko, selama ini perangkat desa marak menghadapi masalah pemberhentian sepihak. Jika ada kepala desa baru, maka perangkat desa bisa langsung diberhentikan.
"Maka menurut kami nomor induk itu penting untuk melindungi kami, agar kami tidak semena-mena menjadi korban kebijakan pemerintahan desa. Kalau ada pemberhentian, kami harap ada proses perundang-undangan yang berlaku," jelasnya.
Sarjoko senang karena keluhannya itu langsung ditanggapi Ganjar. Ganjar memerintahkan Dispermasdes untuk segera koordinasi dan medorong terbitnya nomor induk aparatur pemerintahan desa itu.
"Untuk Jateng tadi pak Ganjar bilang akan langsung dibuatkan. Kami berharap di seluruh Indonesia bisa. Kami akan koordinasikan dengan seluruh jajaran kami," pungkasnya.
Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan tidak keberatan untuk menjadi pembina PPDI. Dengan satu syarat, anggota PPDI memang mau dibina olehnya.
Baca Juga: Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo Ingatkan Lagi Daerah Lakukan Percepatan Vaksin Covid -19
"Saya diminta jadi pembina PPDI itu tergantung panjenengan mau dibina apa tidak. Kalau tidak mau dibina, ya mending yang lain," canda Ganjar.