Network
KENDALKU - Muncul Petisi di situs change.org dengan judul batalkan kartu vaksin sebagai syarat administrasi.
Berdasarkan pantauan Kendalku per Selasa malam, 7 September 2021, petisi sertifikat vaksin Covid-19 syarat administrasi ini sudah ditandatangani oleh lebih dari 15.300 orang.
Petisi batalkan kartu vaksin sebagai administrasi ditujukan kepada dr. Siti Nadi Tarmizi selaku Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI.
Pada petisi tersebut menyebutkan bahwa adanya aturan syarat wajib vaksin minimal dosis satu bagi orang yang mau masuk ke pusat perbelanjaan (mall).
Petisi mempertanyakan keadaan penderita kormobid (penyakit bawaan atau penyakit penyerta selain penyakit utama) yang tidak divaksin, namun bermaksud pergi ke mall.
Penderita kormobid secara otomatis tidak bisa masuk mall karena mereka tidak divaksin.
Kondisi semacam ini menimbulkan pertanyaan besar, karena seharusnya mereka diperhatikan bukan dilarang masuk mall.
Baca Juga: Link dan Format Pendaftaran Vaksinasi Dosis 2 Bagi Masyarakat Kabupaten Kendal yang Tertunda
Petisi secara jelas juga mempertanyakan siap yang akan bertanggungjawab bagi terhadap kejadian bagi bisa saja terjadi setelah vaksinasi.
Banyak orang mempertaruhkan hanya demi sebuah 'sertifikat vaksin' agar bisa bepergian, termasuk pergi ke mall.
Tentu saja pertaruhan nyawa demi sertifikat vaksin Covid-19 ini merupakan hal negatif bagi mereka yang tidak memenuhi syarat vaksin, termasuk penderita kormobid.
Batalkan Kartu Vaksin sebagai syarat Administrasi digagas oleh Lilis ini memberikan kritik kepada pemerintah.
"Seharusnya pemerintah memberikan solusi lain dan MengEvaluasi terkait aturan administrative yg diberlakukan saat ini, Bukan malah menjadikan ini suatu keharusan syarat untuk orang pergi ke Mall/perjalanan,' tulis Lilis.
Sebenarnya petisi sertifikat vaksin sebagai syarat administrasi ini bertujuan baik, karena Lilis menuliskan dukungan terhadap proses vaksinasi sebagai langkah menekan laju penyebaran virus Covid-19.
Petisi ini pun bertujuan sebagai permohonan kepada Bapak Presiden RI, Jokowi agar meninjau kembali menengenai penetapan sertifikat vaksin minimal dosis 1 sebagai syarat administrasi.
Akan tetapi Lilis menambahkan bahwa diperlukannya solusi kebijakan-kebijakan agar adanya keadilan dan transparansi vaksinasi di Tanah Air.
Demikian artikel memgenai petisi sertifikat vaksinasi yang dijadikan sebagai syarat administrasi.***
