Network
"Konsekuensi penempatan ilegal ini di luar radar perlindungan negara karena negara tidak tahu mereka berasal dari mana saja, bekerja di mana dan sebagai apa," ucap Benny, sebagaimana keterangan yang diterima Kendalku.
Menurut Benny, Jateng merupakan provinsi dengan penempatan terbesar ketiga setelah Jabar dan Jatim.
Baca Juga: Guru SMPN 1 Julukoma di Beoga Ditembak Mati oleh KKB Papua, Begini Kronologinya!
Baca Juga: Mudahkan Pengawasan Pekerja Migran, Ganjar Pranowo Minta Kepala Daerah dan Disnaker Lakukan ini
Dia menjelaskan, misalkan yang tercatat secara resmi sekitar 205 ribu warga, tiga kali lipat dari jumlah itu bisa dipastikan menjadi korban sindikat mafia atau calo.
"Maka butuh kerja bersama, sinergi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah," kata Benny.
Dia menambahkan, Pemerintah Daerah harus menertibkan setiap wargamya yang akan berangkat ke luar negeri agar dilakukan verifikasi.
"Selain itu, masyarakat harus diedukasi agar tidak menjadi korban calo atau sindikat itu," tandas Benny.
Sementara itu, Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo mengungkapkan bahwa pekerja ilegal itu harus mendapatkan perlindungan dari pemerintah.
