Network
KENDAL – Provinsi Jawa Tengah (Jateng) siap kembali menerapkan Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) jilid 2.
Sebagaimana kebijakan pemerintah pusat yang memperpanjang PPKM kembali hingga 8 Februari 2021 mendatang.
Perpanjangan PPKM jilid 2 sudah pasti akan dilanjutkan oleh Jateng manakala belum ada dampak penurunan Covid-19 dari PPKM jilid pertama.
Karenanya, Pemprov Jateng akan mempersiapkan dana rasionalisasi dampak pemberlakuan PPKM sebesar Rp 1 triliun.
Baca Juga: Gempa 7,1 Guncang Sulawesi Utara, Terasa di Manado, Gorontalo Hingga Ternate
Hal itu disampaikan Ganjar saat ditemui di kantornya, Kamis 21 Januari 2021. Meski belum menerima informasi pasti terkait perpanjangan PPKM, pihaknya siap mendukung pelaksanaan program itu.
PPKM Jilid 2 di 35 Kabupaten Kota se Jateng
Bahkan tak hanya tiga eks karesidenan, seluruh daerah di Jateng disebut Ganjar siap 100 persen untuk menerapkannya.
"Kami masih menunggu keputusannya, tapi intinya kalau melihat PPKM pertama ini, hasilnya belum menggembirakan. Memang penting untuk mempertimbangkan (perpanjangan) itu, agar bisa menekan angka positifnya," kata Ganjar.
Ganjar menegaskan, dukungan dari Kabupaten/Kota terkait penerapan PPKM juga sangat positif. Meski awalnya hanya diberlakukan di tiga eks karesidenan yakni Semarang Raya, Solo Raya dan Banyumas Raya, namun dalam pelaksanaannya semua Kabupaten/Kota akhirnya menerapkan.
Baca Juga: Sinopsis Ikatan Cinta 22 Januari 2021: Andin Teguh Prinsipnya, Angga Mimpi Ketemu Roy
"Sekarang saja seluruh Kabupaten/Kota sudah berpartisipasi, sudah 100 persen, terakhir kemarin Kendal. Jadi kalau nanti diberlakukan perpanjangan, tidak perlu diperluas jangkauannya karena semua sudah melakukan. Solidaritas teman-teman Bupati/Walikota sangat hebat, karena mereka punya kesadaran sendiri untuk bersama-sama menerapkan PPKM," jelasnya.
Ganjar meminta masyarakat juga ikut mendukung suksesnya program PPKM tersebut. Sebab menurutnya, keberhasilan program ini terletak pada peran serta masyarakat, sambil terus mendorong percepatan program vaksinasi.
"Kalau ini tidak mendapatkan hasil apa-apa, memang ada peluang diperpanjang. Tapi kalau masyarakat berpartisipasi untuk disiplin semuanya, kasusnya turun maka mungkin tidak diperpanjang," jelasnya.
Siapkan Anggaran Rp1 Triliun
Disinggung terkait kesiapan anggaran untuk mengantisipasi dampak dari pemberlakuan PPKM, Ganjar menegaskan pihaknya masih terus melakukan penjajakan. Pihaknya terus berkomunikasi dengan pemerintah pusat terkait payung hukum terkait persiapan anggaran itu.
Baca Juga: Gempa Magnitudo 7,1 Guncang Sulawesi Utara Malam Ini, Terasa Sampai Gorontalo
"Kami komunikasi terus dengan pusat agar mendapatkan payung hukum, apakah kita perlu refocusing dan seterusnya. Tapi sambil menunggu aturan itu, saya sudah menyiapkan dan ketika aturan turun langsung bisa dieksekusi," katanya.
Beberapa mata anggaran yang bisa dilakukan penyesuaian, telah diperintahkan Ganjar untuk rasionalisasi. Bahkan ia sudah meminta minimal anggaran Rp1 triliun diamankan untuk mengantisipasi adanya dampak-dampak pemberlakuan PPKM itu.
"Saya minta minimal Rp1 trilin disiapkan, minimal itu. Jadi nanti bisa berkembang lagi, sambil kami memantau dampak-dampaknya. Mudah-mudahan masyarakat bisa bertahan, tapi kalau tidak, negara harus hadir membantu," pungkasnya.
Untuk diketahui, pemerintah memutuskan memperpanjang PPKM Jawa-Bali selama dua pekan, yakni mulai 25 Januari hingga 8 Februari mendatang. Hal ini disebabkan pemberlakuan PPKM tahap pertama belum menunjukkan hasil positif karena jumlah kasus Covid-19 terus meningkat. ***
