Network
KENDALKU – Hari HAM Sedunia sembilan keluarga korban dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) masa lalu menemui Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.
Mereka mengapresiasi langkah pemerintah mengupayakan penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu termasuk penyelesaian kasus melalui jalur di luar pengadilan atau non yudisial.
Mereka meyampaikan beberapa harapan kepada pemerintah, seperti kehidupan yang lebih baik saat memasuki usia senja.
Apalagi saat ini pandemic membuat mereka juga terdampak secara ekonomi.
Baca Juga: Keluarga Laskar FPI Mengadu ke DPR: Anak Kami Ditembak Seperti Burung di Udara
"Memasuki usia tua, saya hanya mengharapkan kehidupan yang tenang. Terlebih, kami sebagai keluarga korban kasus HAM masa lalu yang terus berusaha hidup dengan berbagai usaha juga ikut terdampak pandemi COVID-19," tutur Wanma Yetti kelurga korban Tanjung Priuk, Kamis 10 Desember 2020.
Selain itu, ada juga Paian Siahaan, keluarga korban penghilangan paksa aktivis 1997/1998. Paian bersyukur dengan alternatif penyelesaian kasus melalui jalur non yudisial.
"Saya merasa, jalur non yudisial merupakan sesuatu yang kami tunggu setelah 22 tahun berjuang, untuk melengkapi jalur yudisial yang jalannya tersendat. Saya kira usulan membantu korban melalui jalur non yudisial menjadi angin segar bagi kami," ungkap Paian.
Paian berharap, apapun yang akan dilaksanakan merupakan jalan yang tepat, dan benar-benar dijalankan Pemerintah.
Baca Juga: Pertama di Asia Tenggara, Satu Data Vaksinasi Terapkan Tiap Botol Vaksin Ada ID Barcode Penerima
Sementara, Moeldoko menyampaikan, dalam mencari solusi penyelesaian kasus HAM harus berani melangkah dan jangan terfokus pada penyelesaian secara yudisial.
Apalagi, kata Moeldoko, selama ini pun Pemerintah sudah ikut memperjuangkan penyelesaian kasus HAM berat masa lalu.
"Dengan pertemuan ini, saya pun akan bekerja lebih keras lagi," ujar Moeldoko.
Kepada sembilan keluarga korban HAM yang hadir, Moeldoko juga menyampaikan, pihaknya punya program KSP Mendengar yang menjadi forum untuk menerima berbagai pengaduan dari beragam kalangan.
Baca Juga: Transparan dan Profesional, Penyidikan Penyerangan Laskar FPI Dilakukan Pendekatan Ilmiah
"Karena kalau bukan kami, siapa lagi yang bisa ditemui. Maka harus terus menjaga silaturahmi agar komunikasi tetap berjalan. Pada intinya, pemerintah tetap mendengar persoalan di masyarakat," jelas Moeldoko.
Bahkan, kata dia, KSP harus menjadi rumah terakhir pengaduan bagi masyarakat. Dia pun menegaskan, KSP akan menindaklanjuti harapan para keluarga korban HAM, sehingga menghasilkan solusi terbaik. ***
