KENDALKU - Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI Benny Rhamdani mengungkapkan bahwa pihaknya sedang berhadapan dengan sindikat atau calo.
Kata Kepala BP2MI Benny Rhamdani, terkait pekerja migran Indonesia, pihaknya sedang berhadapan dengan sindikat atau calo.
Kepala BP2MI Benny Rhamdani menjelaskan bahwa pihaknya berhadapan dengan sindikat atau calo pada penempatan pekerja migran ilegal.
Hal itu diungkapkan oleh Kepala BP2MI Benny Rhamdani saat pertemuan dengan Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo di Gedung B lantai 5 Kantor Gubernur Jateng pada Jumat, 9 April 2021.
Baca Juga: Jadwal Sidang Isbat Penentuan Awal Ramdhan 1442 Hijriah atau 2021 dari Kemenag
Baca Juga: Ada Sindikat atau Calo di Pekerja Migran Indonesia, Kepala BP2MI Minta Pemerintah Lakukan Hal Ini
Baca Juga: BLT BPUM 2021 Rp1,2 Juta Akan Cair ke Pelaku UMKM Kendal, Ini Cara Daftarnya!
Benny menjelaskan bahwa sindikat itu dikendalikan oleh segelintir orang dengan backing oleh oknum yang memiliki atribut kekuasaan.
Kepala BP2MI itu tidak menutupi informasi. Menurutnya, ini adalah era transparansi.
"Konsekuensi penempatan ilegal ini di luar radar perlindungan negara karena negara tidak tahu mereka berasal dari mana saja, bekerja di mana dan sebagai apa," ucap Benny, sebagaimana keterangan yang diterima Kendalku.
Menurut Benny, Jateng merupakan provinsi dengan penempatan terbesar ketiga setelah Jabar dan Jatim.
Baca Juga: Guru SMPN 1 Julukoma di Beoga Ditembak Mati oleh KKB Papua, Begini Kronologinya!
Baca Juga: Mudahkan Pengawasan Pekerja Migran, Ganjar Pranowo Minta Kepala Daerah dan Disnaker Lakukan ini
Dia menjelaskan, misalkan yang tercatat secara resmi sekitar 205 ribu warga, tiga kali lipat dari jumlah itu bisa dipastikan menjadi korban sindikat mafia atau calo.
"Maka butuh kerja bersama, sinergi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah," kata Benny.
Dia menambahkan, Pemerintah Daerah harus menertibkan setiap wargamya yang akan berangkat ke luar negeri agar dilakukan verifikasi.
"Selain itu, masyarakat harus diedukasi agar tidak menjadi korban calo atau sindikat itu," tandas Benny.
Sementara itu, Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo mengungkapkan bahwa pekerja ilegal itu harus mendapatkan perlindungan dari pemerintah.
"Bagaimanapun, mereka yang ilegal itu juga warga negara kita," kata Ganjar Pranowo.
Maka dari itu, Ganjar Pranowo meminta kepada BP2UM bahwa pekerja ilegal itu harus diperjuangkan untuk mendapat perlindungan.
Sekain itu, Gubernur Jateng juga meminta kepada Kepala Daerah dan Disnaker untuk lebih rajin berkomunikasi dengan pekerja migran.
"Intinya dalam konteks komunikasi publik yang terbuka, kasihlah nomor telepon atau WA, kasihlah medsosnya," ujar Gubernur Jateng.
Ganjar Pranowo menambahkan, sekali-kali para pekerja migran itu disapa.
"Maka tadi saya usul kepada dinas maupun Bupati dan Wali Kota live melalui medsos dengan PMI kita," ucap Ganjar.
Dia menjelaskan bahwa pihaknya sering melakukan itu dan kadang kita bisa mendapatkan informasi tanpa rekayasa.
Itulah ungkapan Benny Rhamdani terkait pekerja migran ilegal. Pihaknya sedang berhadapan dengan sindikat atau calo.***