"Kemarin kita diminta refocusing, memang anggaran-anggaran dalam posisi kedaruratan agak luwes," ungkap Ganjar.
Dia menambahkan, keluwesan ini apabila tidak hati-hati dan tidak akuntabel maka akan jadi permasalahan.
Baca Juga: 235 Warga Binaan LP Nusakambangan Positif Covid-19, Kemenkumham Minta Dukungan dan Bantuan Ganjar
Baca Juga: Sinopsis Ikatan Cinta Malam Ini Jumat Ketika Sumarno Beri Klarifikasi Lalu Apa Sikap Aldebaran
Baca Juga: Mudik Lebaran 2021 Tidak Diperbolehkan Oleh Pemerintah, Berikut Ini Alasannya
Maka dari itu, Ganjar menyarankan agar pengelolaan di masa pandemi ini harus diubah. Dari pengelolaan dengan gaya kuasa menjadi lebih transparan dan akuntabel.
Ganjar berharap, perwakilan daerah yang hadir dapat mengaplikasikan masukannya itu, terutama untuk mengetahui perencanaan anggaran yang sinkron, harmonis dan akuntabel.
Sementra itu, Kepala BPKP RI M Yusuf Ateh menanggapi perkataan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo.
Menurutnya, harmonisasi dan sinkronisasi itu penting, terutama pada pembangunan dengan prioritas nasional.
"Harmonisasi dan sinkronisasi itu penting, dan dibutuhkan untuk memastikan semua program pemerintah pusat dan daerah berjalan sesuai rencana," kata Yusuf