Network
KENDALKU – Presiden Joko Widodo tandatangani UU Cipta Kerja, hanya Pasal 46 yang didrop, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Langkah judicial review ke MK akan dibarengi dengan aksi demo nasional pada Senin, 2 November 2020 depan.
Judicial review disarankan oleh Menkopolhukam, Mahfud MD kepada pihak-pihak yang tidak puas dengan UU Cipta Kerja, melansir Jurnal Presisi, 28 Oktober 2020.
Baca Juga: Tinggal Tok! Dua Staff Kepresidenan Yakinkan Naskah UU Cipta Kerja Ditandatangani Jokowi
"Yang tidak puas bisa mengajukan melalui mekanisme judicial review atau uji materi maupun uji formal ke MK," jelas Mahfud MD.
Presiden KSPI Said Iqbal mengklaim bakal menurunkan massa buruh puluhan ribu saat pada Senin, 02 November 2020.
Aksi dilakukan serempak di 24 propinsi dan 200 kab/kota yang diikuti ratusan ribu buruh. Sedangkan aksi di Istana dan Mahkamah Konstitusi diikuti puluhan ribu buruh.
Baca Juga: Mahfud MD Sarankan Buruh Lakukan Yudicial Review di Mahkamah Konstitusi, Begini Jawabannya
Staff Khusus Presiden Bidang Hukum, Dini Purwono, menyatakan naskah sudah selesai proses cleansing dari Setneg.
