KENDALKU - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk memberikan motivasi kepada ratusan kepala daerah se Indonesia soal LHKPN.
Alasan KPK meminta Ganjar Pranowo karena Jawa Tengah ditetapkan sebagai Provinsi Terbaik dalam pelaporan LHKPN.
KPK menunjuk Ganjar Pranowo sebagai narasumber yang digelar melalui virtual meeting yang diikuti kepala daerah se-Indonesia.
Baca Juga: PPKM Jateng Turun Level, Ganjar Pranowo: Jangan Euforia Dulu, Tetap Dijaga Keselamatannya
Acara tersebut dihadiri oleh Ketua MPR, Bambang Soesatyo, Menteri BUMN, Erick Thohir, Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (FORMAPPI, Lucius Karus, dan Ganjar.
"Para narasumber ini kami undang untuk berbagi pengalaman terkait LHKPN. Mereka ini memiliki prestasi yang bagus, jadi pantas kalau diundang. Pak Ganjar ini rekornya kalau kita hitung sangat banyak. Provinsi Jateng selalu mencapai kepatuhan LHKPN yang sempurna. Makanya pada kesempatan yang baik ini, kita ingin berbagi bagaimana cara melaporkan LHKPN yang tepat waktu dan akurat," kata Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan.
Ganjar Pranowo menjadikan Jawa Tengah sebagai daerah yang melapor ke LHKPN secara tuntas, karena persoalan waktu bukan perihal yang mudah.
Awalnya banyak pejabat merasa takut saat melapor LHKPN, karena ada beberapa harta yang tidak jelas sumbernya.
Baca Juga: Meskipun Jateng Bebas dari PPKM Level 4, Ganjar Pranowo Himbau Masyarakat Untuk Tidak Euforia
"Itu cerita panjang, awalnya sulit tapi kan yang eselon 1-2 wajib. Maka kami minta didampingi KPK waktu itu dan sekarang sudah berjalan. Ceritanya menarik, bahkan sebelum mengisi LHKPN waktu itu, banyak pejabat yang menjual barang-barangnya," kata Ganjar, dilansir KENDALKU pada Selasa, 07 September 2021.
Seiring berjalannya waktu, LHKPN di Jateng berjalan baik. Seluruh pejabat eselon 1-2 tertib melaporkan harta kekayaannya. Melihat itu, Ganjar melakukan terobosan dengan tidak hanya mewajibkan eselon 1-2 yang melaporkan, tapi ditambah sampai eselon 4.
"Dan KPK mengizinkan. Sampai saat ini, datanya ada 2.320 penyelenggara negara level pejabat negara di Pemprov Jateng yang mengisi LHKPN, dan itu bisa tuntas 100 persen," terangnya.
Lebih dari itu, Ganjar juga membuat aturan yang mewajibkan semua ASN di Jateng juga melaporkan harta kekayaan. Ia menyebutnya LHKASN. Ternyata, terobosan itu juga berjalan sukses.
"Total ada 38.199 ASN di Jateng, dan semuanya mengisi LHKPN 100 persen. Jadi saat ini saya mengatakan, bahwa LHKPN ini tidak terlalu sulit. Ini barang mudah yang hanya butuh mau atau tidak," tegasnya.
Untuk menertibkan pejabat hingga ASN di lingkungan Pemprov Jateng tertib melaporkan harta kekayaan, Ganjar telah menerbitkan Peraturan Gubernur. Ada sanksi yang dikenakan jika ada yang melanggar atau tidak tertib.
"Saya cek ada satu pejabat di Pemprov yang terkena denda, dia dipotong TPP nya sebesar 10 persen karena terlambat melaporkan LHKPN. Jadi sampai saat ini tingkat kepatuhan penyelenggara negara hingga ASN di Jateng terkait LHKPN bagus. Ini yang kita dorong, rawat dan jaga," tegasnya.
Tantangannya saat ini lanjut Ganjar adalah, KPK meminta LHKPN tidak hanya tuntas 100 persen, tapi juga akurat. Akurasi inilah lanjut Ganjar yang harus dilakukan saat ini.
"Saya minta teman-teman melakukan improvement. Kalau 100 persen sudah, sekarang tinggal tingkat akurasinya. Saya yakin bisa," pungkasnya.
Langkah Ganjar ini diapresiasi oleh KPK. KPK berharap daerah lain bisa meniru langkah Ganjar agar daerahnya masuk sebagai provinsi yang sudah 100 persen melaporkan LHKPN.
"Daerah lain, mari bergabung dengan pak Ganjar, jadi provinsi yang sudah 100 persen melaporkan LHKPN. Masih ada beberapa provinsi yang belum mencapai itu," ucap Pahala.
Demikian informasi terkait Ganjar Pranowo yang jadikan Jawa Tengah daerah yang melapor LHKPN.***